Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PAN Andi Yuliani Paris meminta Presiden Joko Widodo membubarkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Langkah tersebut harus diambil sebagai wujud tanggung jawab atas kekisruhan demi kekisruhan yang kerap melibatkan pimpinan dan pegawai BRIN.
"Presiden harus mengeksekusi rekomendasi Komisi VII DPR agar kontroversi yang melibatkan dan dibuat oleh sivitas BRIN tidak terus berulang," ujar Andi di Jakarta, Kamis (27/4).
Ia melihat, ketimbang memproduksi temuan atau inovasi positif, BRIN lebih banyak memunculkan kontroversi. Sejauh ini, menurutnya, tidak ada pemberitaan membanggakan yang datang dunia iptek lewat terobosan dan temuan baru.
"Malah banyak kabar penuh masalah. Ini mencerminkan kemerosotan kinerja dunia iptek dan inovasi BRIN. Baik dari sisi penataan SDM, organisasi, aset, infrastruktur iptek hingga program dan anggaran," tegasnya.
Salah satu masalah yang datang dari BRIN adalah komentar seorang peneliti bernama Andi Pangerang Hasanuddin. Di media sosial, ia mengancam membunuh warga Muhammadiyah hanya karena perbedaan waktu Hari Raya Idul Fitri.
Sebelumnya, kontroversi juga muncul dari peneliti BRIN yang memprediksi akan ada badai besar melanda Jabodetabek. Kenyataannya hal itu tidak terjadi dan memang bertolak belakang dengan keterangan BMKG.
Publik, kata Andi, juga belum lupa akan kehebohan yang ditimbulkan pascapenutupan Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfir di Watukosek, Pasuruan, 'swastanisasi' Kebun Raya Bogor, pembubaran Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang reputasinya menjulang hingga pemecatan secara mendadak tenaga honorer kapal riset Baruna Jaya.
Karena itu, jelas Andi, penting bagi Presiden untuk melaksanakan rekomendasi Komisi VII DPR untuk membubarkan BRIN.
"Komisi VII DPR juga merekomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit investigatif dengan tujuan tertentu terkait penggunaan pagu anggaran BRIN Tahun Anggaran 2022 yang diduga bermasalah," tandasnya.
