Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan kunjungan kerja masa reses komisinya kali ini ke Provinsi Jambi dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap problem lalu lintas angkutan batubara yang berdampak pada kemacetan di provinsi itu. Oleh karenanya, ia mengimbau agar seluruh pihak terkait dapat berdiskusi untuk memperoleh solusi terbaik dalam memecahkan masalah tersebut.
"Kami hadir kali ini menjalankan fungsi pengawasan. Pertemuan kali ini kami lakukan dengan pemerintah daerah Jambi dipimpin oleh gubernurnya langsung dengan mengajak pelaku usaha tambang dan juga pengembang jalam khusus batubara," terang Eddy usai pertemuan yang bertempat di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat (5/5/2023).
Permasalahan yang jadi sorotan ialah transportasi batubara yang masih memakai fasilitas jalan umum. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya akhir Februari 2023, ramai pemberitaan terjadi kemacetan parah selama 22 jam di jalan lintas Tembesi- Sarolangun, Jambi yang bahkan sampai mengakibatkan kerugian korban jiwa. Hal ini disinyalir karena penumpukan volume kendaraan yang didominasi truk pengangkut batubara.
"Maka kita cari solusi bagaimana kita bisa melaksanakan percepatan pembangunan jalan, supaya ada solusi jalur khusus batubara. Sehingga mengurangi beban jalan nasional, dimana jalan nasional itu masih bisa difungsikan secara terbatas agar perekonomian masyarakat yang tinggi di sektor pertambangan ini bisa jalan, dan perekonomian daerah juga bergerak," urai Eddy.
Apalagi Indonesia diketahui masih memiliki cadangan batubara yang cukup banyak (sekitar 38,8 miliar ton) dengan umur cadangan mencapai 65 tahun. Dari pertemuan kali ini pun diuraikan bagaimana sektor tambang itu juga memiliki dampak positif bagi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan batubara secara bijak dan efisien dari hulu hingga ke hilir. "Maka kami cari perimbangannya yang baik seperti," komentar Eddy.
Politisi Fraksi PAN itu pun menjelaskan bahwa dalam pertemuan kali ini pihaknya mendapatkan banyak masukan. Ia pun mengapresiasi kerja pemerintah provinsi dan mengingatkan agar pelaku usaha tambang di Jambi dan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan segala kewajibannya.
"Apa yang dilakukan pemprov sudah maksimal dan kami dukung itu. Kami turut mengimbau ke pelaku usaha agar melaksanalan kewajibannya apakah itu CSR (Corporate Social Responsibility) maupun pelaksanaan DMO (Domestic Market Obligation), termasuk bagi mereka yang berkomitmen membangun jalur khusus (batubara) itu," terang Eddy.
