Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah untuk terus mengejar target penurunan angka kemiskinan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Ia menekankan, Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap program-program yang mendukung target tersebut.
"Ketika angka kemiskinan berhasil diturunkan, ini akan meningkatkan martabat bangsa Indonesia secara keseluruhan. Semakin banyak rakyat yang terbebas dari kemiskinan, semakin kuat dan maju perekonomian Indonesia," kata Puan, Rabu (13/6/2023).
Jika merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020–2024, Pemerintah menetapkan target penurunan tingkat kemiskinan antara 7% hingga 6,5%, atau 18,34 juta sampai 19,75 juta penduduk pada akhir tahun 2024.
Namun hingga per September 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin mencapai sebesar 26,36 juta atau sebanyak 9,57%, yang artinya masih jauh dari target 7%. Bahkan angka kemiskinan di 14 provinsi masih berada di atas rata-rata nasional.
"Penurunan angka kemiskinan memiliki arti penting dalam upaya mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," ucap Puan
"Kemiskinan menciptakan ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan kesempatan, sehingga mengurangi kemiskinan adalah langkah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan," tambah perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI ini.
Oleh sebab itu, Puan mendorong adanya kerja sama yang berkesinambungan dan berkelanjutan antara setiap instansi pemerintah. Kolaborasi tersebut dinilai harus mencakup dalam beberapa program-program yang dibuat untuk mengejar target penurunan angka kemiskinan.
"Setiap instansi Pemerintah harus memiliki target dan melakukan percepatan untuk melakukan berbagai perbaikan infrastruktur daerah untuk mendukung mobilitas dan aktivitas masyarakat, pendampingan bagi
petani dan nelayan dalam praktik usaha, serta program lainnya," jelas Puan.
Lebih lanjut, Pemerintah diminta mulai melakukan percepatan penurunan angka kemiskinan di provinsi yang menjadi penyumbang terbanyak angka tersebut.
Menurut catatan BPS, Provinsi Papua menduduki peringkat pertama sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Tercatat, angka kemiskinan di Papua mencapai 26,80%.
Lalu, di urutan kedua ada Provinsi Papua Barat dengan total kemiskinan mencapai 21,43%. Kemudian di posisi ketiga ada Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan tingkat kemiskinan di angka 20,23%.
Posisi keempat dihuni oleh Provinsi Maluku, yang mana tingkat kemiskinannya mencapai 16,23%. Kemudian di posisi kelima ada Provinsi Gorontalo, yang juga tercatat sebagai provinsi termiskin di pulau Sulawesi, dengan angka kemiskinan sebesar 15,51%.
Di posisi keenam dan ketujuh diduduki oleh Provinsi Aceh dan Provinsi Bengkulu. Dua provinsi di Pulau Sumatera itu memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, di mana Aceh sebesar 14,75% dan di Bengkulu mencapai 14,34%.
"Fokus pada program pengentasan kemiskinan di daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi dengan kombinasi bantuan sosial, jaminan sosial, inklusi keuangan, dan investasi infrastruktur yang tangguh dapat membantu rumah tangga keluar dari kemiskinan," papar Puan.
Mantan Menko PMK tersebut pun menekankan agar Pemerintah memperbaiki data kemiskinan sebelum kembali membuat kebijakan. Hal ini, kata Puan, guna menekan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia hingga menjadi nol persen.
"Untuk mencapai target nol persen angka kemiskinan di Tanah Air, Pemerintah harus memiliki dulu data sehingga penerapan kebijakan baru akan mudah diserap oleh masyarakat," ungkap cucu Bung Karno tersebut.
Di sisi lain, Puan juga mendorong Pemerintah untuk bisa menekan angka inflasi. Sebab, angka inflasi akan memengaruhi penghitungan garis kemiskinan dan pada muaranya akan mempengaruhi penghitungan dari jumlah penduduk miskin.
Puan menilai, tingkat kemiskinan juga akan dipengaruhi oleh kemampuan Pemerintah dalam menyerap atau menyediakan lapangan kerja untuk angkatan kerja yang diperkirakan akan mengalami peningkatan.
Selain itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan masih akan berada pada level pertumbuhan 5% pada 2023 berpotensi bisa menekan laju tingkat kemiskinan.
"Ini merupakan persoalan antara menyesuaikan program dengan kebutuhan sasaran di masyarakat. Jika pemerintah bisa memberikan program yang bisa diserap oleh rakyat dalam memperbaiki perekonomiannya, ini akan mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia," tutup Puan.
