Komisi V DPR RI mendorong Pemerintah memperbanyak fasilitas jembatan yang layak untuk mendukung aktivitas masyarakat, terutama bagi anak-anak yang kesulitan akses bersekolah. Hal ini menyusul kejadian siswa sekolah di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, yang berangkat sekolah bertaruh nyawa dengan menyeberang sungai menggunakan rakit gabus.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, salah satu aspek penting dalam memastikan pemberian pendidikan yang layak adalah melalui pembangunan infrastruktur yang memadai.
"Infrastruktur pendidikan yang memadai bukan hanya merupakan kewajiban moral Pemerintah, tetapi juga merupakan investasi yang strategis untuk masa depan bangsa," kata Iwan, Selasa (13/6/2023).
Seperti diketahui, siswa SDN 478 Barowa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel), harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai dengan rakit yang terbuat dari gabus demi bisa ke sekolah karena jembatan penyeberangan rusak diterjang banjir.
Kejadian tersebut, menurut Iwan, merupakan salah satu contoh ketidakpekaan Pemerintah dalam memberikan akses infrastruktur yang layak bagi calon penerus bangsa.
"Anak-anak yang ingin merasakan dunia pendidikan harus menempuh jarak yang jauh untuk sampai ke sekolah. Kondisi jalanan yang mereka lalui berat, belum lagi harus menyeberangi sungai dengan moda transportasi yang tidak aman," ungkapnya.
Iwan menambahkan, Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang layak bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, etnisitas, atau geografis.
"Jika menjangkau sekolahnya saja sudah sulit, bagaimana literasi mereka dapat meningkat?" tegas Iwan.
Oleh sebab itu, Legislator dari Dapil Sulawesi Selatan II ini meminta pemerintah memberikan solusi jangka pendek. Iwan mengatakan, solusi jangka pendek penting untuk memberikan akses bagi siswa SDN 478 Barowa bisa bersekolah dengan aman dan nyaman.
"Anggaran sudah ada. Tapi karena memang anggaran terbatas dan tidak sebanding dengan kebutuhan, paling tidak berikan solusi sementara untuk jangka pendek, seperti jembatan gantung dulu. Ini berlaku untuk daerah seluruh Indonesia, terutama yang ada di pelosok-pelosok," paparnya.
Iwan menyebut, kejadian seperti di Kabupaten Luwu tersebut banyak juga ditemukan di daerah lain, termasuk di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Untuk itu, Pemerintah diminta memberi perhatian lebih.
"Karena kejadian seperti di Luwu itu sebenernya banyak terjadi. Di Sulsel juga banyak banget. Bahkan di Jawa Barat yang dekat dengan ibukota negara juga banyak," terang Iwan.
"Karena banyak wilayah-wilayah tertentu sebenarnya dapat dijangkau dalam waktu 5 menit tapi menjadi 40 menit karena faktor tidak ada jembatan," sambungnya.
Lebih lanjut Iwan menuturkan, selain untuk kepentingan anak bersekolah, pembangunan jembatan juga penting sebagai akses dari satu desa ke desa lainnya.
"Dengan adanya jembatan yang memadai, masyarakat dapat dengan mudah mengakses pasar, fasilitas kesehatan, dan tempat kerja di desa sebelah. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk di sekitar desa," tutur Iwan.
Komisi V DPR yang membidangi urusan infrastruktur dan transportasi itu juga menekankan bahwa pembangunan jembatan tidak hanya sebatas membangun struktur fisik semata. Iwan mengatakan, Pemerintah harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti keberlanjutan, perawatan, dan keamanan dalam perencanaan dan implementasi proyek jembatan.
"Penggunaan teknologi yang tepat, pemeliharaan rutin, serta pemantauan yang baik diperlukan untuk memastikan keandalan dan keselamatan jembatan," tutupnya.
