Tim Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Kunspik yang dipimpin oleh Anggota Komisi X DPR RI Mohammad Haerul Amri itu dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas fungsi pengawasan penyelenggaraan pendidikan pariwisata yang berada di bawah Kemenparekraf/Baparekraf RI.
"Pertemuan kali ini saya kira sangat produktif sekali, di mana keberadaan Poltekpar di Lombok ini bukan hanya memberikan edukasi persoalan pendidikan, tetapi ada prioritasnya yaitu pariwisata. Dalam pertemuan ini kita juga berupaya mencari solusi yang terbaik agar pariwisata di Pulau Lombok menjadi semakin bangkit dan mendunia," ucap Haerul Amri di Kampus Poltekpar Lombok, NTB, Kamis (22/6).
Ia mengatakan, satu hal yang menarik dari pariwisata di Lombok yang tidak dimiliki oleh daerah lain, yaitu adanya sirkuit Motto GP Mandalika.
Masih Kurang Sarana Pendukung
Meski demikian, masih ada beberapa permasalahan di Lombok yang perlu mendapat perhatian serius dari pemangku kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah, yakni menyangkut soal infrastruktur sebagai sarana pendukung kemajuan sektor pariwisata.
"Hal yang perlu diperbarui untuk mendukung kepariwisataan di Lombok ini adalah mengenai masalah infrastruktur. (Yaitu agar) bagaimana Pemerintah Pusat dan Kabupaten bisa menangani soal infrastruktur yang memadai," jelasnya.
"Di samping itu juga mengenai aksesibilitas pendukung lainnya seperti harga tiket pesawat yang lebih terjangkau seperti harapan banyak pihak. Sebab tidak semua wisatawan itu orang yang berduit, tetapi juga turis-turis lokal yang mungkin dari segi dananya terbatas," ungkap Amri.
Sementara itu, terkait Poltekpar Lombok, Amri menjelaskan, berdasarkan data yang disampaikan Kemenparekraf/Baparekraf RI dalam rapat-rapat bersama Komisi X DPR RI, disebutkan bahwa Poltekpar Lombok mendapatkan alokasi anggaran.
Alokasi anggaran itu berdasarkan dari aspek programnya yang digunakan untuk pengembangan pendidikan tinggi bidang pariwisata dan pengembangan pusat unggulan.
Adapun Kunspik ini dihadiri pula dari jajaran Sivitas Akademika Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB, organisasi kepariwisataan di NTB, serta para pemangku kepentingan lainnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
"Poltekpar Lombok ditekankan untuk bisa mengembangkan pusat unggulan dalam wisata halal," tutur politikus Fraksi Partai NasDem itu.
