Kondisi geografis dengan sungai dan laut yang sangat luas, menimbulkan kendala tersendiri untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Kalimantan Barat (Kalbar). Banyak desa terpencil di Kalbar belum mendapat layanan pendidikan yang memadai.
Demikian disampaikan Anggota Komisi X DPR RI dari daerah pemilihan Kalbar II, Adrianus Asia Sidot kepada Parlementaria usai mengikuti pertemuan Komisi X DPR RI dengan Gubernur Kalbar di Pontianak, Kamis (6/7/2023). "Khusus di Kalbar ini pemerataan pendidikan, sarana prasarana, dan mutu pendidikan masih jauh. Butuh kerja keras semua stakeholder pendidikan untuk meningkatkan mutu," katanya.
Sidot mengungkapkan, pemerataan pendidikan yang timpang di Kalbar itu ditunjukkan dengan angka literasi, numerasi, dan pengetahuan yang rendah. Untuk itu, politisi Partai Golkar itu berharap, pemerataan sarana prasarana satuan pendidikan harus terus ditingkatkan dari mulai TK, SD, SMP, sampai SMK.
Masih banyak PR lain yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mengakses pemerataan pendidikan. Salah satunya adalah kompetensi guru. Persoalan pelik pemerataan pendidikan ini akhirnya berdampak pula pada indeks pembangunan manusia (IPM) di Kalbar.
"Salah satu indikator IPM adalah pendidikan. Kalau pelayanan pemerataan pendidikannya masih bermasalah, bagaimana kita bisa meningkatkan IPM kita. Selama pelayanan pendidikan belum memenuhi standar yang diinginkan dan standar mutu yang belum memenuhi syarat, ini jadi masalah besar bagi IPM kita. Maka itu IPM Kalbar belum naik," tutup mantan Bupati Kabupaten Landak, Kalbar ini.
