KOMISI VI DPR mengingatkan PT Pupuk Kujang Cikampek agar menyusun rencana yang matang untuk revitalisasi pabrik. 

Pasalnya, upaya tersebut bernilai krusial guna meningkatkan pasokan pupuk komersial, khususnya di Provinsi Jawa Barat. 

Maka dari itu, rencana revitalisasi pabrik juga harus mempertimbangkan keterlibatan berbagai sektor sekaligus dampak yang akan terjadi demi menekan kasus kelangkaan pupuk. 

"Urusan revitalisasi tentu pasti agenda prioritas. Nah, itu harus juga dibicarakan dengan PT Pupuk (Indonesia) (sebagai BUMN) holding. Mungkin, kita bicarakan saat rapat dengan pupuk holding," ucap Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Haekal saat kunjungan kerja reses Komisi VI DPR ke PT Pupuk Kujang Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin (17/7). 

Menjalankan fungsi pengawasan, politikus Fraksi Gerindra itu turut menekankan jika revitalisasi pabrik berjalan dan produksi pupuk komersial meningkat, maka harus dipastikan penentuan harga pupuk komersial dengan harga pupuk subsidi tidak boleh memiliki kesenjangan yang tinggi. 

"Jangan sampai harga yang tinggi membuat masyarakat sulit membeli pupuk," tegasnya. 

Kemudian, terkait dengan distribusi pupuk komersial, dirinya menilai perlu membicarakan skema konsinyasi secara lebih lanjut. Hal ini jadi perhatian agar setiap lini distribusi yang terlibat tidak dibebani oleh biaya yang berat. 

"Jika dipertimbangkan, para agen tidak terbebani dengan harus membeli produk pupuk komersial untuk disalurkan lalu dijual kepada masyarakat," jelasnya. 

"Distributor jadi mau menyediakan karena mereka tidak dibebani dengan cost yang terlalu berat. (Jika) terjadi kelangkaan atau karena kekurangan tersedianya pupuk subsidi, masyarakat masih mau beli (pupuk komersial)," pungkas Haekal.