Komisi V DPR RI bersama Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) dan Kementerian PUPR melakukan peninjauan lokasi rencana penanganan jalan nasional di depan RSUD Taman Husada Kota Bontang, Kalimantan Timur. Penanganan jalan nasional di Bontang itu untuk penurunan grade jalan yang terjal. Sebab dinilai, kondisi jalan tersebut memiliki resiko kerawanan kecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang cukup tinggi.

“Itu penting (penurunan grade jalan di depan RSUD Taman Husada), karena sudah banyak korbannya dari masyarakat. Bahkan ada seorang ibu hamil yang baru pulang periksa dari rumah sakit, kemudian (mengalami kecelakaan) meninggal, dan bukan hanya itu saja, sudah puluhan yang meninggal,” jelas Anggota Komisi V Irwan pada Parlementaria usai melakukan kunjungan kerja Komisi V di Bontang, Selasa, (8/8/2023).

Legislator Dapil Kalimantan Timur ini mengungkapkan bahwa permasalahan tanjakan di depan RSUD Bontang menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan pengguna jalan. Kelerengan di jalan tersebut, kara Irwan, akan dipangkas dibawah 10 persen.

“Harus jadi prioritas. Dan kunjungan Komisi V ini menjadi pesan prioritas bahwa kita mau serius. 600 meter naik turun yang akan kita pangkas dibawah 10 persen. Dengan anggaran Rp70 miliar tetapi memang belum masuk. Sehingga kunjungan ini memastikan bahwa tahun depan,” jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Kepala BBPJN Kaltim Reiza Setiawan menuturkan, grade jalan nasional yang terjal ini akan diturun sedalam 10 meter. Sementara kajian Detail Engineering Design (DED) telah disusun tahun ini. "Tahun depan, baru bisa dilakukan karena baru masuk uslan. Jadi tahun ini akan dikerjakan DED nya," kata Reiza saat kunjungan di Bontang.

Sedangkan Direktur Reservasi Jalan Kementerian PUPR Budiamin mengaku jika rencana pengerjaan kini semua tengah dalam proses. Setelah DED nanti rampung, penanganan jalan nasional baru akan dianggarkan di APBN 2024 mendatang.