Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbhakun mengungkapkan Stabilitas Sistem Keuangan Provinsi Aceh pada triwulan I 2023 tetap terjaga. Hal itu tercermin dari indikator Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan yang diikuti dengan peningkatan Financing to Deposit Ratio (FDR) menjadi 89,90 persen di periode laporan. Pembiayaan UMKM juga meningkat, namun perlu diwaspadai peningkatan Non-Performing Financing (NPF) meskipun masih dalam batas aman.
Tak hanya itu, Misbakhun menegaskan laju inflasi gabungan 3 kota di Provinsi Aceh secara keseluruhan pada tahun 2023 diperkirakan akan berada di batas atas sasaran inflasi nasional sebesar 3±1% (yoy). Realisasi inflasi tahun kalender sampai dengan periode April 2023 tercatat sebesar 4,05% (yoy). "Inflasi diperkirakan akan semakin menurun sepanjang tahun 2023, seiring dengan normalisasi harga bahan pangan," ujar Misbakhun saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses, di Banda Aceh, Senin (7/8/2023).
Selain itu, Politisi Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menyampaikan bahwa penyaluran pembiayaan di Provinsi Aceh yang masih didominasi oleh pembiayaan sektor konsumsi menunjukkan bahwa pembiayaan ke sektor-sektor produktif belum tersalurkan secara optimal.
"Oleh sebab itu, kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI pada hari ini di Provinsi Aceh ingin mengetahui upaya dan akselerasi kebijakan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan Syariah dalam meningkatkan perekonomian, pembiayaan yang inklusif bagi sektor usaha, dan dukungan kebijakan yang dibutuhkan untuk memperkuat perekonomian di daerah dan menjaga stabilitas di sektor keuangan," tutupnya. (go/rdn)
Sebagaimana diketahui, berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia Provinsi Aceh pada Mei 2023 mengindikasikan bahwa optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap mengalami peningkatan. Hal tersebut seiring dengan melandainya kasus COVID-19 di Provinsi Aceh pada beberapa bulan terakhir dan didukung oleh optimisme perekonomian secara nasional.
