Ketua DPR RI Puan Maharani menerima Pengantar Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia berharap, pelaksanaan APBN 2024 dapat dirasakan langsung oleh rakyat.
Penyampaian keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2024 Beserta Nota Keuangannya dilakukan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 DPR RI yang diselenggarakan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Agenda tersebut digelar usai Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.
"Pada masa sidang sebelumnya, DPR RI bersama Pemerintah telah melakukan pembahasan dan menyepakati Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun Anggaran 2024," ucap Puan dalam pidatonya.
Untuk diketahui, KEM PPKF 2024 merupakan dokumen pembicaraan pendahuluan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) untuk tahun anggaran 2024. Lewat pembahasan tersebut, pemerintah dan DPR menyepakati target pertumbuhan ekonomi nasional 2024 berada pada kisaran 5,1 hingga 5,7 persen dengan tingkat inflasi diperkirakan terkendali dalam kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.
Sementara itu untuk pendapatan negara diperkirakan mencapai antara 11,81 persen hingga 12,38 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dengan target mencapai Rp2.719,1 triliun hingga Rp2.865,3 triliun dalam APBN 2024. Kemudian untuk belanja negara diprediksi mencapai Rp3.215,7 triliun hingga Rp3.476,2 triliun
Arah kebijakan fiskal tahun depan sendiri akan diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi, dengan mengusung tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Puan pun mengingatkan pemerintah agar fokus dalam arah kebijakan fiskal tersebut untuk menciptakan landasan pembangunan yang kokoh bagi periode pembangunan selanjutnya.
"Pemerintah harus terus dapat menjaga kemampuan fiskal untuk dapat menjalankan Agenda pembangunan nasional, pelayanan umum pemerintahan, dan program strategis nasional, di tengah perekonomian global yang belum kondusif. Penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riel untuk menjaga stabilitas ekonomi harus terus dilakukan secara efektif," terang mantan Menko PMK itu.
Puan mengingatkan, sejak tahun 2019 Pemerintah selalu menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan penyerapan APBN agar lebih berkualitas. Sebab belanja negara yang berkualitas akan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Saat ini, belanja negara masih perlu ditingkatkan kualitas dan efektivitasnya," tegas Puan.
Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI ini pun berbicara soal penggunaan anggaran di instansi Pemerintah yang berjalan tidak optimal. Puan lantas menyinggung soal anggaran stunting di APBD salah satu daerah sebesar Rp 10 miliar, namun yang digunakan konkret untuk membeli makanan bergizi bagi anak-anak stunting tak sampai Rp 2 miliar karena sisanya lebih banyak digunakan untuk rapat-rapat dan perjalanan dinas hingga membuat Presiden Jokowi geram.
“Sebagaimana yang pernah menjadi atensi Bapak Presiden ketika menemukan permasalahan pada pelaksanaan anggaran untuk program stunting, di mana dari Rp 10 miliar hanya Rp 2 miliar yang dibelanjakan untuk kepentingan langsung dari Kelompok Penerima Manfaat,” paparnya
“Sedangkan Rp 8 miliar dipergunakan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, penguatan dan pengembangan,” lanjut Puan.
Berkaca dari hal tersebut, DPR berharap agar belanja negara ke depan harus semakin berkualitas. Puan mengatakan, hal ini penting demi memastikan alokasi anggaran betul-betul dirasakan masyarakat.
"Menjadi harapan kita semua, bahwa belanja negara kedepan, khususnya pada tahun anggaran 2024, seluruh program di kementerian/lembaga akan semakin berkualitas yang ditunjukkan dengan alokasi anggaran yang manfaatnya langsung dirasakan oleh Kelompok Penerima Manfaatnya adalah rakyat," ungkap cucu Bung Karno itu.
Di sisi lain, Puan mengingatkan Pemerintah untuk terus berkomitmen menerapkan konsep Anggaran Berbasiskan Kesejahteraan (wellbeing budget) yang tertuang dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN 2024.
Konsep wellbeing budget pun akan mengkaitkan Kinerja APBN dengan capaian peningkatan kesejahteraan rakyat secara langsung. Anggaran Berbasis Kesejahteraan juga akan menjadi acuan di setiap Kementerian/Lembaga dalam mengusulkan anggaran di dalam APBN.
"Implementasi Komitmen Pemerintah untuk menjalankan Anggaran Berbasis Kesejahteraan pada APBN Tahun Anggaran 2024 dapat menjadi legacy penyusunan APBN selanjutnya,” tegas Puan.
Lebih lanjut, Puan mengingatkan Pemerintah terhadap berbagai kesepakatan, rekomendasi, dan catatan dari DPR saat pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN 2024.
“Yang seharusnya telah dirumuskan oleh Pemerintah dalam Rancangan APBN Tahun 2024 beserta Nota Keuangan,” katanya.
Sementara itu Presiden Jokowi mengatakan Pemerintah akan terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi makro. Ia juga menekankan pentingnya situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 demi meningkatkan optimisme perekonomian jangka pendek.
"Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga akan memberikan manfaat positif pada penguatan struktural," terang Jokowi.
Setelah menyampaikan keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2024, Jokowi kemudian menyerahkan draf RUU beserta Nota Keuangan kepada Puan selaku pimpinan DPR.
Selanjutnya Puan memberikan surat pertimbangan kepada Ketua DPD RI La Nyala Mahmud Mattalitti atas penyampaian RUU tentang APBN 2024 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya.
