Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari mengapresiasi kinerja Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI) yang berhasil mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). WTP tersebut adalah pencapaian Kemenperin yang diraih selama 15 kali berturut-turut sejak tahun 2008 lalu, meskipun terdapat beberapa catatan.

“Ada beberapa catatan, tentunya bagi kami adalah sekecil apapun catatan dalam temuan oleh BPK itu harus ditindaklanjuti secara serius oleh kementerian perindustrian” ujar Diah ketika ditemui tim Parlementaria di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini melanjutkan, fraksinya berharap ke depannya Kemenperin dapat bekerja semakin baik serta ada pengembangan dalam programnya di tahun 2024 mendatang.

“Kita berharap bisa ada pengembangan terkait dengan industri halal gitu ya itu yang ingin kita dorong tapi pembahasan lebih detail masih akan kita lanjutkan nanti di pekan depan,” lanjutnya.

Ia mengaku, dirinya mendorong beberapa program Kemenperin untuk tahun 2024, di antaranya seperti kawasan industri halal juga persoalan kendaraan listrik. Meski begitu, ia menilai bahwa program tersebut masih harus didalami.

Selain itu, dirinya mengungkapkan bahwa beberapa waktu yang lalu telah disepakati bahwa Kemenperin mengusulkan untuk penambahan anggaran. Meski begitu, dari pihak pemerintah belum mengabulkan. Maka dari itu,ia menilai perlu dikaji kembali terkait usulan tersebut

“Kalau memang masih mau dibutuhkan ya dalam hal apa anggaran itu nanti harus ditambah atau dikurangi di sisi yang lain," tutupnya.

Diketahui, Komisi VII DPR RI bahwa Rapat Kerja dengan Kemenperin RI. Pertemuan tersebut membahas dua agenda, yakni Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2022 dan Pengantar RKA-KL Tahun Anggaran 2024.