Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon terpilih secara aklamasi menjadi Anggota Komite Eksekutif Inter-Parliamentary Union (IPU) atau Organisasi Parlemen Dunia mewakili Grup Geo-Politik Asia Pasifik bersama dengan Milton Dick, Ketua DPR Australia.
Nominasi Fadli disetujui oleh seluruh peserta pada sidang Asia Pacific Group (APG) dalam rangkaian Sidang Umum IPU ke-147 di Luanda, Angola, pada Senin, 23 Oktober 2023. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Ketua DPR Australia Milton Dick yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Grup Asia Pasifik.
Sebelumnya, nominasi Fadli Zon sebagai Anggota Komite Eksekutif dibahas pada Sidang ASEAN+3 atau negara-negara ASEAN bersama dengan Jepang, China dan Korea. Pada pertemuan tersebut, para peserta sidang juga sepakat mendukung pencalonan Politisi Partai Gerindra tersebut bersama dengan Milton Dick.
Kiprah Ketua BKSAP DPR RI di IPU telah terbangun sejak lama. Fadli juga merupakan Anggota Komite Demokrasi dan HAM IPU yang masih menjabat hingga Maret 2025. Dan saat ini, Anggota Komisi I tersebut juga masih menjabat sebagai Anggota IPU Task Force untuk resolusi konflik Russia-Ukraina.
Sebagai informasi, Komite Eksekutif merupakan salah satu organ tertinggi di IPU yang mempunyai kewenangan untuk membahas berbagai isu di sidang-sidang IPU. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Komite Eksekutif menambah jumlah representasi Asia Pasifik di IPU bersama dengan India dan Australia.
Ini tentu menjadi keuntungan bagi Indonesia agar lebih berkontribusi terhadap agenda-agenda parlemen dunia dan menyuarakan berbagai kepentingan nasional di berbagai bidang.
Selain pemilihan Anggota Eksekutif, pada Sidang APG tersebut juga dibahas beberapa isu krusial. Dalam kesempatan itu, delegasi BKSAP DPR RI yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana (F-PD) dan Anggota BKSAP Ratih Megasari Singkarru (F-Nasdem) menyampaikan rancangan emergency item untuk menyikapi kondisi krisis kemanusiaan di Palestina.
Sebagai bagian dari upaya menggalang solidaritas untuk Palestina, Indonesia mengajukan emergency item berjudul "Ending Agression and Forging Solidarity to Alleviate Humanitarian Crises in Gaza".
Dalam proposal tersebut, DPR RI menyerukan tiga upaya yang perlu dilakukan yaitu pentingnya segera menghentikan serangan Israel, membuka akses kemanusiaan ke Gaza, dan juga membuka negosiasi untuk mewujudkan perdamaian bagi Palestina.
