Wakil Ketua Komisi IX DPR, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengapresiasi pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan masyarakat yang terus berkomitmen meningkatkan cakupan imunisasi pada anak. Diketahui, pada tahun 2021, Provinsi Sulawesi Selatan berhasil menempati posisi pertama cakupan imunisasi dasar lengkap di Indonesia, dengan angka 100 persen dari target yang diberikan. Berbagai inovasi yang ada perlu menjadi contoh bagi kabupaten/kota di provinsi lain karena sudah terbukti meningkatkan cakupan imunisasi.
“Kami dari Komisi IX DPR melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dalam rangka melihat implementasi dan pelaksanaan dari Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS). Kami cermati, di Maros, implementasi BIAN dan BIAS telah berjalan dengan baik. Hal tersebut harus terus kita dukung agar pelaksanaan kedua program tersebut berjalan dengan baik di masa mendatang,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi IX DPR di Kantor Bupati Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Rabu (22/11/2023).
"Kami cermati, di Maros, implementasi BIAN dan BIAS telah berjalan dengan baik. Hal tersebut harus terus kita dukung agar pelaksanaan kedua program tersebut berjalan dengan baik di masa mendatang,”
Melki, biasa Ia disapa, memaparkan bahwa pemerintah telah menetapkan imunisasi rutin lengkap sebagai prasyarat pendaftaran masuk Sekolah Dasar (SD) melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri Tahun 2022 antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. “SKB tersebut untuk memastikan setiap sekolah memasukkan agenda BIAS sebagai kegiatan wajib Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sehingga adanya kesadaran dari orang tua untuk mengimunisasi anak-anaknya,” papar Melki.
Lebih lanjut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar itu juga menambahkan, bahwa Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten yang bisa menjadi contoh dalam pelaksanaan berbagai pelayanan kesehatan bagi kabupaten maupun provinsi lainnya.
Selain itu, Melki juga turut menyoroti terkait implementasi vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Melki meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk tetap dijalankan secara rutin, meskipun kondisi penyebaran Covid-19 saat ini telah menurun, baik secara global maupun nasional.
“Kami mendorong agar vaksinasi Covid-19 tetap dijalankan secara rutin, dan kita jangan sampai abai melihat kasus Covid-19 saat ini mengalami penurunan. Lebih baik mencegah daripada mengobati, sehingga vaksinasi ini diharapkan bisa diberikan kepada masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan mereka yang memang membutuhkan, seperti tenaga kesehatan maupun para lansia,” jelas Melki. Melki menyarankan kepada Kemenkes dan seluruh stakeholders terkait, untuk memperhatikan tata kelola vaksinasi di lapangan, mulai dari pendistribusian, penyimpanan, hingga pengalokasian vaksinasi Covid-19, agar bisa melalui proses yang lebih terstruktur, guna mencegah adanya vaksin Covid-19 yang kedaluwarsa.
“Kami terus mendorong agar program BIAN, BIAS, dan juga vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Maros bisa berjalan dengan baik. Kami juga mendukung pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, seperti rumah sakit, di Kabupaten Maros ini, dan membantu anggaran melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” tutup Melki.
