Fadli Zon turut merespons film dokumenter 'Dirty Vote' yang menyajikan dugaan kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra itu juga menyentil calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 03, Mahfud Md.
Fadli mempertanyakan film dokumenter tersebut dipublikasikan saat masa tenang Pemilu 2024. Ia lantas menyinggung tiga pakar hukum dalam film 'Dirty Vote' pernah menjadi bagian dari tim Percepatan Reformasi Hukum di bawah eks Menko Polhukam Mahfud Md.
"Termasuk saya mention juga di X gitu, ternyata dulunya adalah tim Pak Mahfud, ya nggak ada masalah juga. Ini sebuah kebetulan yang presisi saya bilang. Nggak ada masalah kita sih, tapi sesungguhnya kalau kita percaya kepada kedaulatan rakyat serahkanlah pemilu ini kepada rakyat," kata Fadli Zon di Gedung DPR RI, Senin (12/2/2024), seperti dikutip dari detikNews.
Fadli menilai ada maksud politis dari film 'Dirty Vote' yang dipublikasikan pada masa tenang itu. Menurutnya, sebuah konten jika bertujuan untuk memberi edukasi dipublikasikan jauh-jauh hari sebelum hari pencoblosan.
"Kenapa harus menunggu momen di masa tenang, itu kan tidak bijak gitu. Kalau menurut saya, padahal kritik itu biasa-biasa aja. Saya mengkritik udah tiga pemilu belakangan ini, nggak ada apa-apanya kritik mereka dengan kritik saya dulu," imbuh Fadli.
Sebuah kritik, Fadli Zon berujar, bagus untuk mengawal demokrasi. Meski demikian, ia kembali mempertanyakan mengapa kritikan itu baru diungkap beberapa hari sebelum pencoblosan.
"Ini masukan-masukan itu bagus, tapi harusnya jauh-jauh hari kalau saya mengkritik soal pemilu itu dari tahun 2009, 2014, 2019. Kita nungguin akademisi ini dari 25 tahun yang lalu sebenarnya, tapi baru bunyi belakangan. Tapi fungsi intelektual akademisi penting untuk memberikan masukan, memberikan kritik untuk perbaikan-perbaikan ke depan," sebutnya.
Film dokumenter 'Dirty Vote' menampilkan pernyataan dari tiga pakar hukum Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Mereka membeberkan data-data terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran merasa tersinggung dengan kehadiran film dokumenter tersebut. TKN menyebut film itu bernada fitnah, berisi narasi kebencian, dan tidak ilmiah.
"Narasi kebencian yang bernada asumtif dan sangat tidak ilmiah. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di rekaman tersebut," kata Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman.
