Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti peran serta perempuan di parlemen. Menurutnya keterwakilan kaum wanita harus ditingkatkan agar kebijakan yang dihasilkan dapat mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang lebih merata bagi setiap warga negara.
"Upaya meningkatkan pendidikan politik dan sosialisasi pentingnya peran perempuan dalam proses pembuatan kebijakan publik harus konsisten dilakukan, agar perempuan Indonesia mampu menjawab sejumlah tantangan dalam proses berbangsa dan bernegara," kata Lestari dalam keterangannya, Kamis (15/2/2024).
Diketahui berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah bakal calon legislatif dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024 sebanyak 10.323. Dari total tersebut, 37,7% (3.896 bakal calon legislatif) di antaranya adalah perempuan dan 62,3% atau sekitar 6.427 bakal calon legislatif laki-laki.
Jika melihat ke belakang, pada Pemilu 2009, KPU mengumumkan 34,6% daftar calon tetap (DCT) anggota DPR adalah perempuan. Kemudian naik menjadi 37% pada Pemilu 2014, dan pada Pemilu 2019 mencapai 40%. Berdasarkan hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di DPR RI berada pada angka 20,8% atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI.
Lestari atau yang akrab disapa Rerie itu berharap hasil pemilihan umum 2024 menunjukkan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Meski jumlah calon legislatif perempuan pada Pemilu 2024 cenderung turun bila dibandingkan tahun 2019.
Dia pun menekankan upaya pendidikan politik terhadap perempuan perlu dilakukan secara konsisten. Dengan begitu diharapkan dapat mendorong partisipasi perempuan dalam setiap pembuatan kebijakan publik.
Legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap pendidikan politik terhadap perempuan, mampu menumbuhkan kepekaan, kesadaran dan komitmen dalam menegakkan keadilan gender.
"Selain itu juga meningkatkan pemahaman tentang advokasi kebijakan dan meningkatkan minat perempuan untuk berperan aktif dalam organisasi/lembaga politik," tuturnya.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu pun berharap perwakilan eksekutif dan legislatif terpilih pada Pemilu 2024 kelak mampu mewujudkan keterwakilan 30% perempuan di parlemen. Hal ini demi mewujudkan kebijakan publik yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan keadilan dan kemakmuran masyarakat yang lebih merata.
