Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkit PDIP yang pernah berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Budiman Sudjatmiko merespons pernyataan Hasto.
Mulanya Budiman menjelaskan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ingin merangkul semua parpol jika menang Pilpres. Meski demikian, lanjut Budiman, Prabowo tidak akan mencampuri urusan internal PDIP.
"Prinsip Pak Prabowo kan ingin merangkul tapi tentu saja Pak Prabowo tidak dalam posisi untuk mencampuri urusan internal masing-masing partai, Pak Prabowo merangkul partai ya, bukan sosok capresnya ya, tapi partai masing-masing," ujarnya.
Budiman mengatakan meski PDIP bicara soal oposisi, Prabowo tetap akan menawarkan untuk bergabung jika menang. Namun, menurut Budiman, arah PDIP tahun depan bisa saja berubah usai kongres.
"Soal PDIP menjadi oposisi itu kan pernah dilakukan di era Presiden SBY. Saya nggak terlalu pasti, tapi Pak Prabowo itu akan menawarkan tapi juga nanti tergantung dari dinamika internal partai juga, di kongres partai kan akan kongres PDIP 2025, ya who knows lah, mungkin melihat situasi dan kondisi dan melihat kepentingan nasional yang lebih besar siapa tahu dalam kongres tahun depan PDIP bisa memutuskan bergabung, gitu kira-kira," ujarnya.
Budiman menyampaikan Prabowo akan mengajak siapapun yang memiliki visi misi yang sejalan dengannya. "Pak Prabowo prinsipnya iyalah akan mengajak bicara mereka-mereka yang dinilai satu visi cita-cita nasional kita," ucapnya.
Hasto sebelumnya mengungkit PDIP menjadi partai di luar pemerintah atau oposisi selama 10 tahun. Hasto menilai sikap oposisi PDIP selama masa tersebut mendapat apresiasi.
"Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri," kata Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis, Kamis (15/2/2024).
Hasto menyinggung dugaan kecurangan Pemilu 2009 seperti manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) hingga DPR membentuk hak angket serta pemilih di luar negeri yang tak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor administratif.
"Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi," ujarnya.
Hasto mengatakan PDIP siap berjuang di luar pemerintahan lewat partai dan DPR. Hasto mengatakan berjuang sebagai oposisi merupakan tugas patriotik yang pernah dilakukan PDIP pasca-Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.
"Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat," ujarnya
