Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhidin M Said, mengatakan pihaknya ingin melihat sinergi antara Pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Riau. Hal itu diungkapkannya saat memimpin Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Kota Pekanbaru, Riau, Rabu (26/3/2024).
"Badan Anggaran DPR RI ingin melihat secara langsung bagaimana sinergi antara Pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Riau,” ungkap Muhidin kepada Parlementaria.
Melalui Kunjungan Kerja (Kunker) ini, Banggar DPR RI dengan fungsi pengawasan dan fungsi anggarannya berupaya terus berkomitmen terhadap kemajuan pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang ingin dilihat oleh Banggar DPR RI itu pun diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Riau.
“Kami ingin mengamati secara langsung situasi ekonomi selama Bulan Suci Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idulfitri”
Pada kegiatan Kunker tersebut, Banggar DPR RI sendiri melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan di Provinsi Riau diantaranya Plt. Gubernur Provinsi Riau SF Hariyanto, dan sejumlah Bupati/Walikota dari Provinsi tersebut serta perwakilan lembaga terkait diantaranya Bank Indonesia, Bea Cukai, dan lainnya.
Berdasarkan hasil pertemuan tersebut Banggar DPR RI mencatat ekonomi Provinsi Riau tumbuh sebesar 4,21 persen pada tahun 2023. Meski demikian, pertumbuhan itu masih lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,55 persen. Sedangkan untuk inflasi, Riau mengalami inflasi tahunan sebesar 2,50 persen. Kondisi tersebut tidak terlepas dari kinerja konsumsi pemerintah yang meningkat sejalan dengan realisasi belanja APBD dan APBN yang lebih tinggi.
Banggar DPR RI berharap Pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder bersungguh-sungguh dalam menjaga stabilitas inflasi agar tetap dalam batas yang wajar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Terkait hal itu, Banggar DPR RI menilai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Provinsi Riau memerlukan langkah-langkah yang mendalam dan berdimensi luas.
Salah satu langkah dalam upaya tersebut yaitu penguatan strategi stabilisasi harga dan peningkatan nilai tambah manufaktur. Hal ini, menurut Politisi Fraksi Partai Golkar ini, dapat dicapai melalui optimalisasi hilirisasi sumber daya alam, terutama dalam sektor industri pengolahan, baik yang berbasis pertanian maupun pertambangan, seperti Kelapa Sawit dan Migas.
Masih dalam kesempatan yang sama, Muhidin juga sempat mengatakan pihaknya juga ingin melihat situasi ekonomi di Provinsi Riau selama bulan Ramadan dan jelang Hari Raya Idulfitri. “Kami ingin mengamati secara langsung situasi ekonomi selama Bulan Suci Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idulfitri,” kata Legislator yang juga merupakan Anggota Komisi XI DPR itu.
Selain melakukan evaluasi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, dalam kunjungan yang berlangsung hangat dan kooperatif tersebut, Banggar DPR RI juga sempat menyinggung keterlibatan dan peran kunci Bank Indonesia dalam menjaga kondisi moneter dan sistem pembayaran di Provinsi tersebut. Bank Indonesia pun menyatakan secara konsisten terus mendorong akses keuangan UMKM, baik dalam tataran kebijakan nasional maupun dalam peningkatan akses keuangan di Provinsi Riau.
Bank Indonesia sendiri hadir sebagai fasilitator dan katalisator dalam mendorong dan memperkuat kapabilitas UMKM dalam mengakses pembiayaan seperti memberikan peningkatan akses informasi, fasilitas business matching perbankan, dan Survei Database Profil UMKM Potensial Dibiayai (BISAID) yang merupakan upaya Bank Indonesia dalam meningkatkan akses pembiayaan melalui penyediaan informasi database profil UMKM potensial dibiayai.
Lebih lanjut, Muhidin menyatakan pihaknya juga menyoroti implementasi penyerapan dana pembangunan yang bersumber dari APBN, terutama Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Riau, setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan Pemerintah Daerah (HKPD). Ia menjelaskan, dana TKD memiliki peran penting terhadap upaya pembangunan daerah khususnya di Provinsi tersebut.
“Alokasi Dana Transfer ke Daerah dapat berperan secara optimal dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan mengurangi disparitas antar wilayah di Provinsi Riau,” jelasnya.
Terkait implementasi penyerapan dana pembangunan yang bersumber dari APBN, Hampir seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sebelumnya menyatakan mengalami masalah penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama pada penerbitan juklak dan juknis yang sering mengalami keterlambatan.
Menanggapi hal itu, Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto berharap hasil diskusi dengan Banggar DPR RI ini dapat menjadi jawaban atas tantangan yang dihadapi oleh Pemda di Provinsi Riau. “Kami berharap hasil diskusi yang mendalam dan konstruktif ini dapat mengatasi sejumlah tantangan, termasuk tren penurunan realisasi dana transfer Riau dari tahun ke tahun,” pungkas Hariyanto.
