POLITISI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah mengungkapkan sikap partainya tidak ada yang berubah terkait hak angket. Meski santer isu pertemuan petinggi partai politik yang berada di kubu berseberangan, Luluk menyampaikan hal itu tidak akan menggoyahkan iman anggota DPR RI dari PKB untuk tetap komitmen pada hak angket.
“Kalau seandainya harus ada pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, misalnya seperti itu, kalau bagi PKB sendiri kita masih punya keyakinan bahwa hak angket itu penting. Ini justru salah satu mekanisme yang terbaik untuk melakukan semacam pertaubatan nasional atau pertaubatan politik, bahwa ada abuse of power yang digunakan selama perhelatan, khususnya pilpres kemarin,” ujar Luluk kepada Media Indonesia, Jumat (12/4).
Menurut Luluk, PKB masih menganggap hak angket perlu digulirkan demi perbaikan demokrasi bangsa Indonesia ke depan. Langkah melalui hak angket, lanjut dia, merupakan cara paling elegan, dewasa dan juga konstitusional yang bisa dilakukan untuk membongkar kecurangan pemilu dan pilpres.
Dia juga khawatir ada upaya untuk menormalisasi kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan dari penguasa dalam proses pemilu untuk melancarkan kepentingan pribadinya apabila hak angket tidak dilakukan.
“Hak angket ini, menjadi penting untuk mencegah hal-hal serupa bisa terulang kembali. Ini tidak ada kaitannya dengan apakah kemudian orang akan makan bareng, ngopi bareng, saling silaturrahim, silaturrahim itu penting secara psikologis. Karena itu baik untuk sisi kemanusiaan kita,” ujar dia.
Namun, Luluk tetap berharap petinggi partai dari kubu berseberangan tidak perlu bertemu dahulu demi menghargai perasaan dari internal dan pendukung yang merasa dirugikan dalam proses pilpres kemarin, dalam hal ini pendukung PDIP dan Ganjar-Mahfud.
“Ini mungkin yang perlu dipertimbangkan oleh PDIP. Pasti konsekuensi itu akan muncul bukan hanya dari pihak luar. Tetapi juga bisa dari internal para pendukung, supporter, yang memberikan dukungan kepada PDIP atau dukungan capres cawapres mereka,” kata Luluk.
“Ada waktu yang tepat sebenarnya kapan pertemuan itu bisa dilakukan. Kalau menurut saya, tanpa bermaksud mencampuri urusan lain, ini pesan untuk kami sendiri juga, ya, langkah-langkah yang secara politik konstitusional itu ya diselesaikan dulu. Itulah baru kemudian rekonsiliasi itu bisa terbangun. Rekonsiliasi yang bermakna. Bukan rekonsiliasi semu, apalagi untuk kepentingan tertentu. Itu akan menyakitkan bagi orang atau masyarakat banyak,” pungkasnya.
