Produsen Vaksin Covid-19, AstraZeneca, baru-baru ini mengakui bahwa vaksin yang diproduksinya secara umum dapat menyebabkan efek samping yang sangat jarang terjadi, berupa pembekuan darah yang langka (trombositopenia). Hal itu terungkap dari para peneliti yang menganalisis data lebih dari 10 juta orang dewasa di Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Inggris, dan Amerika Serikat.
Hasil dari studi tersebut lalu diterbitkan dalam British Medical Journal (BMJ). Studi merupakan yang pertama membandingkan risiko trombositopenia akibat vaksin sejenis AstraZeneca dan vaksin mRNA seperti Pfizer di beberapa negara. Ditemukan total 862 kasus trombositopenia yang tercatat dalam 28 hari setelah suntikan dosis AstraZeneca. Angka ini lebih tinggi dibandingkan 520 kasus trombositopenia akibat Pfizer.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyatakan Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah mitigasi yang strategis mengenai polemik adanya efek samping dari vaksin Astrazeneca yang dikabarkan dapat menyebabkan pembekuan darah hingga kematian.
“Yang pertama, tentu saja melibatkan lembaga-lembaga penelitian, seperti apa dampak dari vaksin atau yang sering disebut dengan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI). Yang kedua, seharusnya Pemerintah juga memiliki data pembanding, artinya kejadian di tempat A dibandingkan dengan kejadian tempat B, termasuk juga kejadian di tanah air sendiri. Dan yang ketiga, jika memang ada lakukan surveillance, apakah kemudian kasus ini menimpa warga kita setelah menerima vaksin AstraZeneca?,” ujarnya kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).
“Pemerintah harus bertanggung jawab. Karena pada saat itu warga tidak memiliki pilihan lain ya kecuali untuk lolos dari pandemi (masyarakat harus) mengikuti program mandatory yang diberlakukan oleh Pemerintah, untuk mengikuti program imunisasi dan sebagainya”
Tambahnya, jika kemudian ditemukan adanya kejadian korban efek samping dari vaksin AstraZeneca ini, Pemerintah menurutnya perlu bertanggung jawab. Karena pemberian vaksin ini terjadi di saat pandemi covid-19 terjadi, di mana masyarakat tidak memiliki pilihan lain untuk dapat lolos dari pandemi selain harus mendapatkan vaksin tersebut.
“Pemerintah harus bertanggung jawab. Karena pada saat itu warga tidak memiliki pilihan lain ya kecuali untuk lolos dari pandemi (masyarakat harus) mengikuti program mandatory yang diberlakukan oleh Pemerintah, untuk mengikuti program imunisasi dan sebagainya. Juga tidak bisa memilih vaksin apa yang bisa mereka terima, sebagiannya akhirnya menerima vaksin AstraZeneca,” tegas Politisi Fraksi PKS itu.
Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tetap mendengarkan dan mengikuti perkembangan dari Pemerintah mengenai polemik efek samping dari vaksin AstraZeneca ini. Serta, ia juga meminta masyarakat untuk menahan diri dan tidak terburu-buru menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya.
“Tapi kalau kemudian belum dipastikan kebenarannya, tentu saya ingin masyarakat juga berhati-hati dan menanyakan terlebih dahulu, memeriksa terlebih dahulu, mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan atau Badan POM, agar informasi yang tersebar yang kita teruskan lewat jari-jari kita ini tidak berdampak negatif,” pungkas Legislator dapil Jawa Barat VIII itu.
