RANCANGAN Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya dibahas diam-diam kini belum jelas kapan akan dibawa ke paripurna.
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul menyebut pihaknya akan fokus terlebih dahulu untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Menurutnya, pembahasan APBN harus dibahas segera lantaran saat ini kondisi global kurang menguntungkan bagi negara manapun. Sehingga pembahasan APBN memerlukan kehati-hatian ekstra.
“Apa yang penting di republik ini ada APBN atau rata-rata fokus di APBN apalagi ini APBN peralihan dalam cuaca global yang kurang menguntungkan bagi negara manapun,” ungkap Bambang Pacul, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/6).
“Jadi mesti pembahasan harus sangat hati-hati dan pruden jadi situasi seperti itu seluruh negara,” ucapnya.
Apalagi, kata Bambang Pacul, saat ini Indonesia akan mengalami transisi pemerintahan. Bambang Pacul menyebut transisi tersebut harus memiliki kesinambungan.
“Kita ingin fiskal yang sangat kesinambungan sehingga konses saya ke sana dulu ya,” tegasnya.
Revisi UU MK sejatinya menuai polemik. Rapat membahas revisi itu juga menuai sorotan karena dilakukan di masa reses.
Rapat disebut sudah mengantongi izin dari pimpinan DPR RI. Pembahasan perubahan beleid itu berlangsung di Komisi III DPR.
"Ya seharusnya kalau ada pembahasan di masa reses harusnya sudah izin pimpinan, dan itu sudah saya cek ada izin pimpinannya," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
