Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Syafrudin mendukung untuk adanya penambahan anggaran bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 sebesar empat triliun rupiah. Penambahan anggaran ini nantinya juga diharapkan harus memberi manfaat yang lebih kepada para nelayan di Indonesia.

“Memang ada rencana atau permintaan penambahan dari Pemerintah dan Menteri Kelautan sekitar empat triliun lebih dan hampir semua anggota menyetujui ya dengan catatan penting agar penambahan itu tepat sasaran, infrastruktur, yang namanya perikanan harus nyampe ke bawah.  Infrastruktur untuk nelayan Indonesia ini kan penting, jangan sampai penambahan itu tidak ada manfaatnya bagi nelayan seluruh Indonesia,” ujar Syafrudin kepada Parlementaria di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (11/06/2024). 

Legislator Fraksi PAN itu juga mengatakan, program-program seperti keramba jaring apung, bioflok, dan bibit ikan perlu diperbanyak. Sehingga nelayan-nelayan di seluruh Indonesia dapat merasakan manfaat dari penambahan anggaran ini. 

“Karena nelayan juga membutuhkan infrastruktur yang memadai dan bermanfaat, seperti kampung nelayan maju atau modern, dalam suatu habitat nelayan, ada di perikanan ini kampung nelayan maju namanya itu bagus sekali. Kita topang dengan infrastruktur, SDM nya kita topang, infrastrukturnya bagus saya yakin itu nelayan Indonesia akan semangat mencari ikan, kemudian tentu akan bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan,” jelasnya.

Diketahui, KKP mendapatkan pagu indikatif Tahun 2025 sebesar Rp6,23 triliun, yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp4,36 triliun, pinjaman dan hibah luar negeri sebesar Rp1,39 triliun, PNBP sebesar Rp251 miliar, BLU sebesar Rp92 miliar, dan SBSN sebesar Rp25,91 miliar. Untuk itu, KKP memberikan usulan tambahan anggaran Tahun 2025 sebesar Rp4.470.343.500.000.