WAKIL Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tenda-tenda jemaah haji Indonesia di Mina. Dalam kunjungan tersebut, Gus Muhaimin mengungkapkan berbagai keprihatinannya terhadap kondisi tenda dan fasilitas yang dianggap tidak memadai bagi jemaah.
"Kita menemukan fakta bahwa jumlah jemaah dengan kapasitas tenda tidak sesuai. Satu orang hanya mendapat tempat tidur tidak sampai satu meter. Mana bisa tidur? Akhirnya tidur di lorong. Ini tidak boleh terulang," ujar Gus Muhaimin, di salah satu tenda jemaah haji asal Bogor, Jawa Barat, Senin tengah malam waktu Arab Saudi (17/06).
Selain masalah kapasitas tenda, Gus Muhaimin juga menyoroti ketidakadilan dalam pembagian luas tenda. "Ada tenda yang berlebihan luas dan leluasa. Ini tidak adil. Pembagian yang salah ini harus diperbaiki. Kedepan, setiap tenda harus memiliki ukuran per orang yang standar per nama, seperti di hotel," tambahnya.
Gus Muhaimin juga menyoroti rasio kamar mandi yang tidak imbang, menyebabkan jemaah harus mengantri hingga dua jam, bahkan ada yang pingsan. "Rasio kamar mandi harus dihitung ulang. Kebersihan juga tidak terjaga. Mengapa untuk wudhu harus menggunakan wastafel? Seharusnya wudhu biasa saja. Ini semua soal biaya, baik biaya yang dikeluarkan oleh jemaah maupun oleh negara. Harus ada negosiasi ulang dan penataan ulang agar para jemaah nyaman, padahal hanya dua hari," kata Gus Muhaimin.
Dalam sidak ini, Gus Muhaimin juga menemukan bahwa fasilitas ramah lansia dan difabel masih belum memadai. "Memang ada kamar mandi untuk difabel, tapi jumlahnya sangat sedikit dan tidak sebanding dengan rasio jemaah lansia dan difabel. Ramah lansia jangan hanya kampanye, tapi harus betul-betul diterapkan. Rasio kamar mandi harus dihitung berdasarkan jumlah lansia dan difabel yang harus difasilitasi, dan yang paling penting, keran-keran wudhu tersendiri harus disediakan," tegasnya.
Lebih lanjut, Gus Muhaimin menekankan pentingnya perencanaan yang matang sejak awal. "Kita ingin kebutuhan jemaah direncanakan dengan matang. Tidak boleh ada keterdesakan atau dadakan. Ledakan jumlah jemaah harus diantisipasi dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Negara kita kuat, pemerintah kita besar. Masa menangani hal seperti ini saja tidak bisa? Harus bisa," pungkasnya.
Gus Muhaimin juga menekankan pentingnya pemerintah mengambil peran dominan dalam menentukan fasilitas jemaah. "Setiap rapat dengan Kementerian Agama, DPR selalu meminta agar pemerintah tidak didikte oleh perusahaan. Pemerintah harus mendikte, sehingga kita bisa memilih tempat yang layak karena jumlah kita besar dan posisi kita kuat," ujarnya.
Sebagai kesimpulan, Gus Muhaimin menyerukan adanya revolusi dalam penyelenggaraan haji. "Harus ada revolusi penyelenggaraan haji dari awal, perbaikan total sehingga kondisi yang memprihatinkan ini tidak terulang lagi. Revolusi penanganan haji dimulai dari sini, kita akan benahi total," tegasnya.
Ia berharap pemerintah baru benar-benar melihat fakta ini dan tidak mendiamkan serta mengulang masalah yang sama setiap tahunnya.
Dalam sidak ini, Gus Muhaimin berharap agar temuan-temuan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan jemaah haji Indonesia di masa mendatang.
