Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengatakan pihaknya belum bisa memastikan indikasi adanya kebocoran data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya usai diretas ransomware. Dia mengatakan proses forensik dari data tersebut masih berjalan.
Hal tersebut disampaikan Hinsa dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024). Pimpinan Komisi I, Meutya Hafid, mulanya mempertanyakan apakah ada kebocoran dari sistem PDNS yang diserang.
"Sampai saat ini secara teknis kita forensik ini sedang berjalan Ibu. Jadi pastinya itu tentunya belum bisa kita pastikan 100% tidak bocor. Karena proses forensik masih jalan," kata Hinsa dalam pemaparannya.
Ia mengatakan makna dari kebocoran sendiri bahwa data di pusat PDNS akan menyebar ke pihak lain. Kendati demikian sampai saat ini, katanya, data yang berada di PDNS masih terkunci.
"Pengertian kebocoran data berarti kan dia keluar dari pusat data tersebut, tapi hasil kordinasi kita juga dengan Telkom dan hasil secara teknis dari forensik kita, yang kita tahu sekarang dia terkunci di situ. Soal dia bocor di luar belum bisa kita pastikan 100%," sambungnya.
Hinsa sebelumnya mengakui belum bisa menangkap pelaku serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Dia menyebut saat ini pihaknya masih baru menemukan indikasi-indikasi serangan untuk diolah.
Persoalan pelaku penyerangan ini awalnya ditanyakan oleh anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin. Dia bertanya sudah sejauh mana pemerintah mendeteksi pelaku penyerangan PDNS.
"Sejauh mana sudah terdeteksi tidak pelakunya?" tanya TB Hasanuddin saat rapat kerja bersama Menkominfo Budi Arie Setiadi dan BSSN.
"Tentu pelaku ini belum bisa Pak, kita baru menemukan indikasi indikasi yang nanti dari indikasi akan kita olah untuk menemukan si...," jawab Hinsa.
Hasanuddin lantas bertanya bagaimana jika ada pihak yang bersedia membantu. Hinsa mengakui mempersilakan pihak tersebut membantu.
Lebih lanjut, Hinsa menjelaskan sebetulnya pihaknya juga sudah mengkomunikasikan terkait pengejaran pelaku kepada beberapa pihak, termasuk 10 negara. Meski demikian, dia menyebut pihaknya belum mengarah ke sana karena masih mendalami proses forensik.
"Kita sebenarnya saat ini pun banyak permintaan dari dan mungkin kerja sama dengan 10 negara MoU kaitannya dengan keamanan siber, mereka menawarkan juga, menawarkan, dan tentunya karena ini masih dalam proses forensik, kita tunggu dulu hasil dari tim kita. Baru nanti bisa kita koordinasikan gimana bentuk kerja sama, sudah ada beberapa negara yang mau untuk membantu," katanya.
