KETUA Komisi I DPR RI Meutya Hafid tak sependapat dengan alasan Ketua Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian dalam persoalan tidak adanya pencadangan data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Hinsa menilai karena adanya salah tata kelola.
"Kalau ga ada back up itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih Pak," ujar Meutya dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I, Kamis, 27 Juni 2024.
Politikus Partai Golkar ini menjelaskan PDNS berisikan data sejumlah kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Namun, hanya dua persen di PDNS Surabaya yang tercadangkan di PDNS Batam.
"Intinya jangan bilang tata kelola, ini masalah kebodohan punya data nasional tidak ada satu pun back up," tegasnya.
Hinsa pun hanya terdiam setelah mendapat kritikan tersebut. Ia langsung melanjutkan paparan mengenai tidak adanya data yang bocor akibat serangan ransomware terhadap PDNS.
Sebelumnya, Hinsa menyebut hanya ada dua persen data di PDNS Surabaya yang dapat dicadangkan di PDNS Batam. Padahal, seharusnya data yang ada di Surabaya dapat langsung dicadangkan di PDNS Batam.
"Artinya data yang ada di Surabaya, seharusnya itu harus ada persis seperti itu juga di Batam," terang Hinsa.
