Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan di Indonesia bisa setara dengan di luar negeri. Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan sejumlah hal yang menjadi faktor penyebab alkes dan obat-obatan di Indonesia mahal.
"Pertama, bahan baku obat masih didominasi dari luar negeri. Hampir 90 persen bahan baku obat masih diimpor. Akibatnya, terjadi kenaikan harga dalam proses pengadaannya di dalam negeri," kata Saleh saat dihubungi, Selasa (2/7/2024).
Faktor kedua, kata Saleh, karena teknologi untuk memproduksi alkes dan obat di Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara lain. Dia mencontohkan harga alkes dan obat di China bisa lebih murah lantaran diproduksi dengan teknologi mutakhir sehingga tidak memakan waktu dan tenaga yang banyak.
"Kedua, teknologi untuk memproduksi alkes dan obat masih tertinggal dari negara lain. Di negara lain, misalnya China, obat dan alkes bisa diproduksi dengan cepat karena memakai teknologi mutakhir. Sementara di Indonesia butuh waktu dan tenaga. Waktu dan tenaga itu tentu menyebabkan biaya produksi naik," tuturnya.
Selain itu, Saleh menyampaikan Indonesia kekurangan tenaga ahli. Terakhir, perusahaan produsen obat di Indonesia masih belum kuat.
"Ketiga, tenaga-tenaga ahli Indonesia masih kurang. Indonesia masih membutuhkan tenaga-tenaga terampil agar alkes dan obat-obatan kita bisa diproduksi dengan kualitas yang sama dengan yang di luar negeri," ucapnya.
"Keempat, perusahaan produsen obat di Indonesia masih belum kuat. Produknya kadang kalah bersaing dengan produk lain. Apalagi, pemikiran masyarakat kita masih menilai bahwa obat asing pasti lebih baik dan lebih manjur. Ini tentu akan menyebabkan distribusi dan konsumsi obat dalam negeri tertinggal," lanjutnya.
Saleh menyarankan agar pemerintah fokus meningkatkan kapasitas dan kualitas mulai dari bahan baku, sumberdaya manusia (SDM) hingga teknologi. Pemerintah juga diminta membuat kebijakan yang bisa menaikkan nilai kompetitif di tengah persaingan global.
"Untuk mengatasi itu, pemerintah harus memikirkan agar bahan baku obat, teknologi, tenaga SDM, dan industri obat dapat ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya. Semua potensi yang ada di dalam negeri harus dimaksimalkan untuk mengatasi hal tersebut. Persaingan dengan negara lain semakin jelas. Karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan yang mampu menaikkan nilai kompetitif Indonesia di tengah percaturan global," kata Saleh.
Menurut Saleh, produsen obat di Indonesia yang berprestasi perlu diberi afirmasi. Pemerintah juga diminta mempertahankan kebijakan mengutamakan produk dalam negeri untuk memproteksi industri lokal.
"Sejalan dengan itu, pemerintah perlu memberikan afirmasi kepada produsen obat yang berprestasi. Faktanya, ada juga perusahaan di Indonesia yang mampu memproduksi vaksin dan diekspor ke 140 negara. Ini salah satu contoh pemerintah perlu turun tangan langsung," ucapnya.
"Kebijakan pemerintah yang mewajibkan agar pengadaan alkes dan obat harus mengutamakan produk dalam negeri perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan proteksi pada industri-industri lokal. Kalau pemerintah membeli produk dalam negeri, otomatis itu akan menjamin pertumbuhan perusahaan yang ada," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menggelar rapat internal dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Presiden, Jakarta. Budi mengatakan Presiden Jokowi ingin harga alat kesehatan dan obat-obatan di Tanah Air setara dengan negara tetangga.
"(Pak Jokowi) ingin agar alat kesehatan dan obat-obatan itu bisa sama dengan negara-negara tetangga. Kan kita alat kesehatan dan obat-obat itu mahal," ujar Budi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).
Sebagai perbandingan, kata Budi, harga obat-obatan di Indonesia bisa lebih tinggi, bahkan bisa lima kali lipat dibanding di Malaysia.
"Tadi juga disampaikan bahwa perbedaan harga obat itu tiga kali, lima kali, dibandingkan dengan di Malaysia misalnya, 300 persen kan (sampai) 500 persen," ucap Budi.
Budi mengatakan Jokowi juga minta agar industri alat kesehatan dibangun. Hal ini agar Indonesia bisa sigap bila sewaktu-waktu pandemi terjadi lagi.
