Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI telah menerima kunjungan kehormatan Komite PBB untuk Palestina. Dalam Pertemuan ini, Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menerangkan bahwa komite berharap DPR RI membantu meyakinkan negara-negara anggota PBB untuk menerima Palestina sebagai anggota penuh majelis seluruh negara dunia itu.
Kami baru saja menerima Komite Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Palestina. Suatu Komite yang memang khusus, mengenai isu-isu Palestina, datang langsung dari New York, dipimpin oleh Permanent Representatives dari Senegal. Kemudian juga, ada dari Nikaragua, dari Malaysia, tentu dari Palestina sendiri. Dan juga dari Permanent Representatives kita, Duta Besar (Dubes) Arrmanatha Nasir, dan dari Kuba. Dan beberapa negara lain.
"Mereka menyampaikan penghargaan terhadap Indonesia, yang selama ini mempunyai komitmen yang sangat tinggi memperjuangkan Palestina merdeka, dari mulai pemerintah, parlemen dan juga dari masyarakatnya," ujar Fadli di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2024). Komite tersebut, katanya, juga sangat mengapresiasi Indonesia karena berpuluh tahun terus memberikan dukungan dan bantuan kemanusiaan.
Adapun sejauh ini terdapat 149 negara yang mengakui keanggotan penuh Palestina di PBB. "Jadi, masih terus dilakukan upaya lobi. Dan termasuk diharapkan dari Parlemen Indonesia, untuk bicara ke beberapa Parlemen agar negara yang belum mengakui Palestina, sebagai anggota penuh Dewan PBB," sebut Fadli.
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini optimistis Palestina memperoleh keanggotaan penuh. Sebab beberapa waktu belakangan, negara Amerika Latin, seperti Panama, dan beberapa negara lain di Eropa, seperti Norwegia, Spanyol, dan Irlandia sudah mendukung Palestina dan mengakuinya sebagai anggota penuh PBB.
Dukungan tiada henti juga dapat dari berbagai pihak untuk Palestina agar mampu bertahan di tengah gempuran Agresi Militer Israel di Gaza. "Termasuk, nanti ketika perang berakhir. Sekarang tentu konsentrasinya adalah bagaimana mengakhiri perang, dan setelah itu akan ada rehabilitasi, kemudian rekonstruksi, dan lain-lain," sebut Fadli.
Ia menerangkan saat ini sudah ada empat resolusi PBB yang dimaksudkan untuk menghentikan perang, yakni gencatan senjata secara permanen. Pihak yang mengokupansi kedaulatan Palestina, yakni Israel, kata Fadli, harus keluar dari wilayah yang mereka duduki sekarang.
"Tetapi sampai sekarang ini, pihak Israel sendiri belum mematuhi apa yang sudah menjadi resolusi PBB itu. Hal ini yang harus ada tekanan kesemua negara, termasuk negara-negara yang ada di Asia Tenggara, di Asia, dan di seluruh dunia," pungkasnya.
