Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti terus menerusnya terjadi tindakan anarkis yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ia meminta Pemerintah untuk bertindak tegas, namun tetap mengedepankan sisi humanis.
“Pemerintah harus segera ambil langkah tegas yang komperhensif dalam menyelesaikan permasalahan di Papua ini mengingat kejadian terus berulang. Tapi pendekatan humanis tetap harus diperhatikan,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/7/2024).
Seperti diketahui, situasi di Puncak Jaya, Papua Tengah, sempat memanas usai tiga anggota OPM tewas ditembak oleh anggota TNI pada Selasa (16/7) lalu. Penembakan tersebut bermula saat sejumlah anggota OPM menyerang Satgas Yonif RK 753/AVT.
Massa lalu melancarkan protes dan mengatakan para korban bukan anggota OPM. Buntut protes itu, sebanyak enam unit mobil milik TNI-Polri dibakar massa. Mereka juga meminta ganti rugi total Rp3 miliar untuk ketiga orang yang ditembak sebagai denda adat.
Untuk diketahui, personel TNI menyita satu pucuk pistol rakitan dan bendera Bintang Kejora usai menembak mati 3 anggota OPM tersebut. Barang bukti itu diduga milik kelompok OPM pimpinan Teranus Enumbi yang terus menerus meneror warga sipil. Kelompok ini juga disebut sering merusak fasilitas umum hingga menyerang aparat keamanan.
“Perhatikan pendekatan sosial budaya untuk merangkul masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman”
Puan mengatakan, tindakan anarkis OPM harus disikapi dengan penegakan hukum yang tegas.
“Tapi langkah-langkah strategis yang mengedepankan sisi kemanusiaan juga tetap harus dilakukan. Perhatikan pendekatan sosial budaya untuk merangkul masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan pun meminta personel TNI-Polri memastikan keamanan dan kondusivitas di Puncak Jaya pasca terjadinya kerusuhan. Ia juga mendorong optimalisasi kolaborasi dan kekompakan personel TNI/Polri dalam menyelesaikan konflik di Papua.
“Semua upaya ini demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di Papua,” ucap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Mantan Menko PMK tersebut juga mengecam aksi kelompok OPM yang membakar gedung SMP Negeri di Kampung Borban, Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, pekan lalu. Puan mengatakan, aksi pembakaran sekolah itu tidak dapat ditolerir karena mengganggu hak anak dalam memperoleh pendidikan.
“Aksi anarkis OPM harus dihentikan karena kekerasan dan teror yang mereka lakukan tidak hanya merugikan masyarakat sipil, tetapi juga menghambat pembangunan di Papua. Masa depan anak-anak di Papua sebagai generasi penerus menjadi taruhannya,” urai Puan.
Pembakaran sekolah yang dilakukan kelompok OPM mendapat kecaman masyarakat setempat karena gedung SMP tersebut dalam kesehariannya digunakan anak-anak untuk belajar. Menurut personel keamanan, aksi pembakaran itu dilakukan OPM agar anak-anak tidak dapat belajar hingga tidak memiliki masa depan yang baik.
Puan meminta Pemerintah dan aparat untuk bisa memastikan keamanan dan keselamatan anak-anak di Bumi Cenderawasih tersebut.
“Anak-anak kita harus terhindar dari bentuk-bentuk intimidasi dan teror. Tidak boleh ada yang menghalangi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” tegas cucu Bung Karno itu.
Oleh karenanya, Puan meminta Pemerintah untuk segera menyiapkan sarana pendidikan sementara bagi anak-anak di Distrik Okbab Pegunungan Bintang yang sekolahnya dibakar. Apalagi anak-anak di Kampung Borban diketahui sangat antusias belajar.
“Siapkan sekolah darurat yang memadai untuk anak-anak tetap bisa belajar. Jangan menunggu gedung sekolah selesai dibangun kembali. Pastikan juga sekolah-sekolah di Papua terjamin keamanannya,” pungkas Mantan Menko PMK ini.
