RAPAT perdana panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu (17/7) pukul 13.00 siang.
Merespons itu, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyebut dirinya sudah menandatangani pelaksanaan rapat. Menurut Gus Imin, rapat pansus Angket Haji perdana tak jadi digelar lantaran masih banyak anggota pansus yang sedang bertugas di daerah dalam momen reses.
"Pada dasarnya izin untuk rapat, sudah saya tanda tangani pelaksanaan rapat. Mungkin menunggu teman-teman masih banyak di daerah karena reses. Saya berharap kalau reses pada sibuk ya diatur waktunya," terang Gus Imin, Minggu (21/7).
Terkait sosok ketua pansus yang akan ditunjuk, Gus Imin mengaku semua masih dalam proses internal tim pansus haji. "Masih proses internal mereka. Saya sudah tidak ikut-ikut lagi. Pimpinan menyerahkan sepenuhnya yang akan menjadi pimpinan pansus," tegas Gus Imin.
Soal alokasi pengalihan kuota haji, kata Gus Imin, akan ditangani oleh pansus angket yang akan fokus visa di luar nonhaji.
Sebelumnya, Gus Imin membeberkan hal yang paling penting untuk diusut pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024. Salah satunya soal dugaan penyalahgunaan visa haji reguler untuk ibadah haji.
Pansus hak angket haji 2024 disahkan dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada 9 Juli silam. Cak Imin hadir sebagai pimpinan rapat.
"Yang paling fatal ialah penggunaan visa haji reguler tidak sepenuhnya diberikan kepada yang antre tahunan tetapi diberikan kepada haji khusus dengan biaya yang mahal," ucap Gus Imin.
