Sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 yang digelar oleh DPR RI untuk kedua kalinya telah resmi dibuka hari ini, Kamis (25/7/2024). Acara tersebut digelar DPR dengan tujuan untuk mempererat hubungan antara Indonesia dengan negara-negara kawasan Pasifik.
"DPR siap menjadi tuan rumah forum IPPP untuk yang kedua kali. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai upaya dari DPR untuk merangkul teman-teman negara kawasan Pasifik,” kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Gilang Dhielafararez, Kamis (25/7/2024).
Gilang menilai Indonesia dan negara-negara Pasifik anggota IPPP tak hanya memiliki kesamaan geografis tapi juga kesamaan nilai-nilai, termasuk nilai demokrasi, sehingga kerja sama dan kesinambungan hubungan sangat penting.
“Pertemuan ini juga bertujuan untuk membangun konektivitas yang lebih kuat antara DPR RI dengan parlemen negara-negara Pasifik melalui berbagai kerja sama yang bermanfaat," lanjutnya.
Sidang ke-2 IPPP diselenggarakan di Fairmont Jakarta sejak 24 Juli hingga 26 Juli 2024. Upacara pembukaan sebagai tanda Sidang IPPP ke-2 mulai digelar pagi ini dengan dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun turut hadir pada seremoni pembukaan Sidang IPPP ke-2.
Adapun delegasi parlemen Pasifik yang hadir di Sidang IPPP ke-2 ini adalah dari negara Kepulauan Cook, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Papua Nugini, Tuvalu, Kiribati, dan Republik Fiji. Sementara untuk parlemen negara Vanuatu, Nauru, Palau, Polinesia Prancis, dan Kaledonia Baru belum bisa menghadiri undangan.
Dengan tema ‘Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development’, Sidang IPPP ke-2 diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan stabilitas di kawasan Pasifik. Pada sidang-sidang IPPP, parlemen Indonesia dan negara-negara Pasifik akan membahas sejumlah isu global.
Beberapa isu yang diangkat pada Sidang IPPP ke-2 nantinya adalah terkait bagaimana menanggulangi perubahan iklim, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, serta dukungan terhadap ekonomi biru dan pariwisata berkelanjutan. Kemudian parlemen negara-negara Pasifik juga akan berdiskusi mengenai upaya memperkuat peran wanita dan pemuda serta persahabatan hingga kerjasama antar budaya.
Menurut Gilang, salah satu fokus utama DPR dalam Sidang IPPP ke-2 adalah tentang pengembangan dan implementasi ekonomi hijau yang sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan inklusif.
"Dalam Sidang IPPP ke-2, DPR memberikan perhatian khusus pada bagaimana ekonomi hijau dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim," jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Anggota Komisi III ini pun mengatakan, pengembangan ekonomi hijau harus dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat. Untuk itu, menurut Gilang, isu ekonomi hijau perlu diangkat pada Sidang IPPP ke-2, mengingat Indonesia dan negara-negara Pasifik sebagai sesama negara kepulauan memiliki tantangan yang sama dalam hal perubahan iklim sehingga memerlukan upaya pembangunan ekonomi hijau.
"Forum ini diharapkan memberikan platform untuk berbagi praktik terbaik, merumuskan strategi bersama, dan menciptakan inisiatif kolaboratif yang mendukung tujuan-tujuan lingkungan dan pembangunan," ungkapnya.
