Parlemen perlu berkontribusi aktif demi membantu menyelesaikan tantangan regional. Sebab itu, kerja sama antarparlemen harus berdampak menciptakan 'jembatan' bagi berbagai lapisan masyarakat, khususnya di kawasan Asia Pasifik. 

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani saat membuka agenda Pertemuan Kedua Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang digelar di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024). Sebagai negara sesama kawasan tersebut, ia berharap pihak eksekutif yang diwakili pemerintah yang tergabung dalam IPPP memiliki 'sense of urgency'.

"Saya berharap kerja sama antar parlemen di IPPP ini dapat bersinergi dan 'memperkuat' kerja sama antarpemerintah guna mempromosikan hubungan bersahabat antar negara-negara Pasifik dengan Indonesia," ungkap Puan.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai IPPP berpotensi menyempurnakan arsitektur regional dengan mengedepankan kemitraan terbuka dan inklusif. Maka, ia menekankan diplomasi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 

"Dalam era multipolar abad 21, diplomasi harus melibatkan semua pihak terkait. Pemerintah dan parlemen dapat berganti, namun hubungan masyarakat berkembang. Jadi, kerja sama antarnegara harus solid," tuturnya.

Terkait dengan diplomasi parlemen, Puan menyampaikan negara-negara di Pasifik perlu memprioritaskan kolaborasi, bukan yang bersifat unilateral atau zero-sum-approach. Ia meyakini kawasan Asia Pasifik yang damai, sejahtera, dan stabil turut berkontribusi positif terhadap perdamaian dunia.

Oleh karena itu, dirinya menyatakan DPR RI siap berbagi pengalaman, pengetahuan, dan praktik terbaik dengan negara-negara Asia Pasifik, khususnya yang berkaitan dengan fungsi parlemen. "Akhir kata, saya berkeyakinan pertemuan IPPP ini, menghasilkan langkah nyata yang berguna bagi rakyat yang kita wakili," tutupnya Perempuan Pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu.