Legislator PDIP DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menyoroti tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jakarta. Ia mengatakan tingginya angka PHK menjadi lampu merah bagi Pemprov.
"Tingginya angka PHK di Jakarta tentunya menjadi lampu merah bagi Pemprov, khususnya Disnaker. Hal ini menunjukkan bahwa Pemprov gagal melaksanakan tugas dan fungsi sebagai kepanjangan tangan negara untuk melindungi pekerja," ujar Rio saat dihubungi, Selasa (6/8/2024).
"Soal sistem pengupahan juga tidak mengedepankan prinsip perjuangan prorakyat. Ini menjadi efek domino dari krisis pemerintah yang tidak berhasil menciptakan ruangan dan kesempatan bagi para pekerja. Selain soal pengupahan yang bermasalah, jaminan kesejahteraan lainnya juga belum mampu dilaksanakan oleh Pemprov," sambungnya.
Rio mengatakan saat ini Pemprov perlu berfokus pada upaya pencegahan dampak PHK. Ia mengatakan salah satu hal yang dapat dilakukan yakni mengoptimalisasi sektor UMKM.
"Sebaiknya Pemprov DKI berfokus pada upaya pencegahan dampak PHK serta langkah langkah strategis guna menjaga iklim bisnis yang kondusif di DKI Jakarta. Beberapa langkah bisa dilakukan atau ditingkatkan oleh Pemprov DKI misalnya dengan mengoptimalisasi sektor UMKM baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Mulai dari pelatihan, pembinaan, permodalan, hingga perizinan usaha," ujarnya.
Selain itu, Pemprov dinilai perlu meningkatkan daya saing dan komitmen dalam pemasaran digital. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan dari pembekalan pengetahuan digital kepada para pedagang hingga penyediaan infrastruktur jaringan internet.
"Guna meningkatkan daya saing, Pemprov juga harus punya komitmen serius dalam pemasaran digital, mulai dari pembekalan pengetahuan digital kepada para pedagang hingga penyediaan infrastruktur jaringan internet di pasar pasar yang berada di bawah naungan Pemprov DKI seperti PD Pasar Jaya," tuturnya.
Langkah lain yang perlu dilakukan, menurut dia, adalah menggencarkan sekolah vokasi. Hal ini dinilai perlu untuk menyiapkan tenaga kerja yang handal.
"Menggencarkan sekolah-sekolah vokasi serta menyiapkan fasilitas praktik di sekolah-sekolah vokasi yang ada di Jakarta, guna menyiapkan tenaga kerja yang handal dan kompetitif," ujar Rio.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono merespons soal data terbaru Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) periode Januari-Juni 2024 di Jakarta. Heru mengatakan pihaknya akan memfasilitasi korban PHK.
"Iya kami fasilitasi (korban PHK)," kata Heru, Senin (5/8).
Heru pun mengakui data PHK di Jakarta Tinggi. Namun jumlah warga yang terkena PHK itu tak semuanya orang Jakarta yang sudah lama tinggal.
"Gini, berdasarkan data memang PHK tinggi. Berdasarkan data yang ada, tidak murni itu adalah warga Jakarta yang sudah lama tinggal," ujarnya.
"Jadi, ada beberapa warga yang memang datang ke Jakarta, langsung dia kan kalau ke Jakarta tinggal dengan saudaranya, dengan temannya, dengan jaminan lainnya sesuai dengan aturan kependudukan. Kan dia boleh pindah. Nah, ini ada sebagian yang belum dapat pekerjaan. Nah itu juga termasuk di dalam data itu, ini menjadi perhatian," imbuhnya.
