Menjelang Sidang Tahunan DPR-MPR yang menandai 79 tahun kemerdekaan Indonesia, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Wisnu Wijaya Adiputra, menyampaikan harapannya terkait dengan pemerintahan baru hasil Pemilu 2024. Dalam wawancara singkatnya, Wisnu menekankan pentingnya perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial.
"Saya berharap presiden dan wakil presiden terpilih bisa memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial, sehingga bantuan sosialnya bisa lebih meningkat dan berkualitas, dan yang lebih penting bisa tepat sasaran serta memberdayakan masyarakat Indonesia," ujar Wisnu ditemui Parlementaria jelang sidang, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Selain itu, Wisnu juga menyoroti rapat Panitia Khusus (Pansus) Haji yang akan diadakan pada tanggal 19 Agustus 2024. Menurutnya, Pansus ini tidak seharusnya dipolitisasi karena tujuannya adalah untuk memperbaiki layanan haji dan memberikan fasilitas yang layak, terutama bagi lansia.
"Pansus ini tidak usah dipolitisasi, karena fokus kita bukan mencari kesalahan individu atau personal, tapi memperbaiki layanan dan memberikan fasilitas yang layak kepada lansia, serta insya Allah mewujudkan haji yang mabrur kepada para jamaah Indonesia," tegasnya.
Wisnu juga berharap agar seluruh mitra kerja Komisi VIII DPR RI dapat meningkatkan layanan mereka secara lebih optimal, maksimal, dan lebih baik lagi demi kemajuan bangsa. Berkaitan dengan tema yang diusung untuk HUT RI ke-79 ini 'Nusantara Baru Indonesia Maju'. Tema ini dipilih karena HUT RI ke-79 bertepatan dengan tiga momen penting bagi negara Indonesia yaitu penyambutan ibu kota baru di Ibu Kota Nusantara (IKN), momen pergantian presiden, serta menuju Indonesia Emas 2045.
Ia mengajak untuk menyambut HUT RI ke-79 dengan semangat dan antusias. "Nusantara baru, Indonesia maju, kita akan sambut dengan penuh semangat dan antusias. Mari kita bersatu, bersama mewujudkan Indonesia maju dan gemilang," tutup Wisnu dengan optimisme.
Wawancara ini mencerminkan komitmen Wisnu dan Komisi VIII untuk terus mendukung upaya-upaya pemerintah dalam memperbaiki layanan publik, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan layanan haji.
