Antrean warga Surabaya untuk mendapatkan program bedah rumah atau dandan omah semakin panjang. Angka antrean bedah rumah sudah mendekati 8.000 antrean.
Berdasarkan data dari Komisi C DPRD Kota Surabaya, ada sekitar 2.000 program bedah rumah setiap tahunnya. Sedangkan 2025 mendatang, program bedah sebanyak 2.069 rumah. Hingga saat ini, total antrean program bedah rumah mencapai 7.789.
Pada tahun 2025, anggaran khusus bedah rumah yang disiapkan mencapai Rp 502 miliar. Setiap tahunnya, program tersebut sudah dijalankan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya.
Hal itu menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah. Menurutnya, program bedah rumah tersebut harus lebih diprioritaskan untuk warga yang benar-benar memiliki rumah yang kurang layak.
"Harus bijak dalam menjalankan program yang menyentuh masyarakat langsung ini. Dandan omah dengan antrean hampir 8.000 itu besok harus diprioritaskan yang paling tidak layak," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah, dalam kutipan tertulis, Rabu (21/8/2024).
Laila mengingatkan agar antrean bedah rumah dengan konsep rumah tidak layak huni (Rutilahu) itu tidak perlu melihat masa antrean. Namun, lebih melihat pada kondisi yang sebenarnya di lapangan akan mendesaknya hunian warga tersebut. Rumah yang sudah reyot harus disegerakan.
Laila mengaku masih mendapat aduan dari warga bahwa program bedah rumah belum sepenuhnya mengutamakan faktor reyot ini. Bahkan ada laporan jika program ini kadang masih dipengaruhi kedekatan dengan perangkat kelurahan.
Politisi perempuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan bahwa pelaksanaan bedah rumah berikutnya jangan ada lagi faktor kedekatan dengan perangkat.
"Pokoknya yang rumah reyot dulukan. Meski rumah ini baru mendaftar. Jangan sampai menunggu roboh," ungkap Laila.
Saat ini, Surabaya sudah mengadopsi konsep modern dalam menentukan sasaran manfaat bedah rumah, yakni dengan menerapkan pendaftaran secara online. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Sapa Warga atau platform Pemkot Surabaya lainnya.
Laila juga meminta Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) sebagai pelaksana program bedah rumah tidak mengacu pada sistem modern ini. Pendaftaran itu hanya untuk memudahkan warga mengajukan bedah rumah. Yang paling penting adalah kondisi asli di lapangan.
Meski bisa jadi saat pendaftaran online menyertakan foto terkini, tetapi akan jauh lebih akurat dan akuntabel jika dicek langsung di lokasi dengan didukung oleh seluruh perangkat kelurahan hingga tingkat RT dan RW. Inilah dasar yang paling kuat.
Oleh karena itu, pimpinan DPRD Surabaya ini mendesak agar keberadaan perangkat kelurahan, RT, dan RW harus dilibatkan secara aktif dalam penentuan program bedah rumah. Sebab, RT dan RW yang paham persis kondisi asli warganya, kecuali jika mereka tidak turun ke lapangan.
"Kalau ada Pak RT atau Pak RW termasuk LPMK tidak paham kondisi lingkungan dan tidak mengenal detail hingga kondisi warganya, saya sesalkan. Mereka sudah mendapat honor bulanan antara Rp 1 juta - Rp 1,5 juta per bulan," urai Laila.
Pimpinan DPRD Surabaya ini menyadari bahwa program bedah rumah atau dandan omah adalah bagian dari ikhtiar Pemkot Surabaya untuk memenuhi hak dasar warganya akan rumah yang layak huni. Tempat tinggal yang layak di kota sekelas Surabaya adalah keniscayaan.
Dengan kekuatan APBD 2025 yang mencapai Rp 12,3 triliun itu, pemenuhan akan tempat tinggal yang layak harus menjadi salah satu program yang perlu diperhatikan. Laila pun mendorong program ini bisa dinikmati warga Surabaya.
Idealnya, Pemkot Surabaya mempunyai tanggung jawab akan pemenuhan kebutuhan dasar papan (rumah). Salah satu contohnya adalah hunian murah, seperti rusunawa atau rusunami.
Untuk saat ini, bedah rumah adalah program paling realistis meskipun masih belum bisa direalisasikan sepenuhnya.
"Bertahap memang harus mulai dipikirkan program hunian murah bagi warga Surabaya. Minimal rumah susun milik atau rusunami," kata Laila.
Sementara itu, Laila bersama Pemkot Surabaya terus merealisasikan program bedah rumah dan menyelesaikan antrean panjang program itu. Ia menyarankan agar Pemkot Surabaya bekerja sama dengan pihak ketiga.
"Kami mendukung penuh Pemkot Surabaya untuk bergandengan tangan dengan pihak ketiga dalam penuntasan antrean bedah rumah di Surabaya," tandas Laila.
