Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024). Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, rapat membahas RUU Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023.
Dalam rapat tersebut, Komisi III DPR RI menerima penjelasan dari Kepala BNPT dan PLH Sekjen DPD RI mengenai laporan keuangan tahun anggaran 2023 serta tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2023. Kesimpulan rapat tersebut menyatakan bahwa laporan yang disampaikan akan diteruskan kepada Badan Anggaran DPR RI sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kesimpulan ini disetujui oleh seluruh anggota Komisi III DPR RI yang hadir. "Kemudian disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan," papar Pangeran.
Anggota Komisi III DPR RI, Jacki Uly, mengkritisi temuan BPK terkait kekurangan volume pembiayaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri oleh DPD RI yang dinilai tidak sesuai. Ia mempertanyakan mengapa masalah ini terus berulang dari tahun-tahun sebelumnya hingga sekarang, dan menanyakan apakah sudah ada solusi untuk masalah tersebut.
Selain itu, Jacki Uly juga menyoroti kekurangan anggaran pada program prioritas BNPT, khususnya dalam pembiayaan pendidikan untuk anak-anak mantan teroris. Menurutnya, pendidikan bagi anak-anak ini harus berkelanjutan dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Ia mempertanyakan apakah BNPT pernah meminta tambahan anggaran untuk prioritas ini, karena pendidikan yang terputus tidak akan menghasilkan dampak yang maksimal.
Anggota Komisi III DPR RI lainnya, Muhammad Nasir Djamil, juga menegaskan pernyataan Jacki Uly. Ia menyatakan bahwa temuan BPK yang berulang dalam laporan pertanggungjawaban APBN dari Setjen DPD RI dan BNPT RI menjadi pertanyaan besar. Nasir Djamil meminta agar masalah ini mendapatkan perhatian serius agar tidak terus berulang di masa mendatang.
Rapat ini menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel serta memastikan bahwa program-program prioritas mendapatkan alokasi dana yang memadai untuk mencapai hasil yang optimal.
