Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada Rabu (21/8/2024) di Senayan, Jakarta. Komisi XI DPR RI memberikan sejumlah catatan dalam rapat dengan agenda pembahasan laporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas dalam APBN Tahun Anggaran 2023 tersebut.
“Menteri PPN/ Kepala Bappenas (harus) memperkuat sistem penganggaran yang memperlihatkan lokasi anggaran program Kementerian/Lembaga yang dikaitkan dengan indikator-indikator capaian dalam RPJMN, mapping alokasi TKD dan alokasi kegiatan pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga pada setiap Kabupaten/Kota pada APBN ke depan, serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ditunjukkan dengan dampak pada pendapatan rakyat, dan penciptaan lapangan kerja pada sisi produksi pertumbuhan ekonomi,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie O.F.P menyampaikan salah satu poin kesimpulan rapat.
Dalam paparan yang disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas menunjukan terdapat peningkatan dalam kinerja pada lembaga tersebut. Meski begitu, Komisi XI juga juga menyoroti beberapa aspek dalam Kementerian PPN/Bappenas yang perlu diperbaiki terutama dalam menghadapi tantangan yang signifikan.
“Menteri PPN/ Bappenas meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang ditunjukkan dengan kualitas kinerja dalam mencapai hal-hal sebagai berikut; perencanaan pembangunan nasional; pengendalian pembangunan nasional; penajaman belanja Kementerian/Lembaga lebih berkualitas,” lanjut Politisi Fraksi PDI-P itu dari meja pimpinan.
Tak lupa capaian kinerja pemerintah juga menjadi perhatian Komisi XI, untuk itu diharapkan Kementerian PPN/Bappenas bisa meningkatkan kinerja untuk menuntaskan berbagai hambatan dan permasalahan dalam pencapaian target-target pemerintah.
“Menteri PPN/Kepala Bappenas meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang ditunjukkan dengan menuntaskan berbagai hambatan dan permasalahan untuk mencapai kinerja pada hal-hal sebagai berikut; pertumbuhan ekonomi berkualitas; tingkat kemiskinan; tingkat pengangguran terbuka; pendapatan rakyat; rasio gini; nilai tukar petani; nilai tukar nelayan,” tutur Dolfie.
Sebelumnya, dalam rapat tersebut Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sempat untuk pencapaian sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2023. Terpantau terdapat 4 dari 8 indikator yang mencapai sasaran.
Indikatir yang mencapai sasaran antara lain; Nilai Tukar Petani yang mencapai 112,46 dari target 105-107; Indeks Pembangunan Manusia dengan capaian 74,39 dari target 73.31-73,49; Tingkat pengangguran terbuka mampu ditekan hingga 5,3% dari target 5,3-6,0%; dan penurunan emisi gas rumah kaca yang mampu mencapai target 27,82% dari target 27,02%.
Sedangkan beberapa Indikator yang masih di bawah target antara lain; pertumbuhan ekonomi, rasio gini, tingkat kemiskinan dan nilai tukar nelayan. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Kementerian PPN/Bappenas sebesar 5,3-5-5% hanya mampu berada pada angka 5,05%. Rasio Gini tahun 2023 masih berada pada level 0,388 dari target 0,375-0,378. Pemerintah juga masih belum mampu menekan kemiskinan hingga menyentuh target 7,5 - 8,5% dan hanya bisa mencapai angka 9,36%. Nilai Tukar Nelayan juga masih belum bisa didongkrak ke angka 107-108 lantaran masih berada di nilai 105,4.
