Anggota Badan Anggaran DPR RI Iskan Qolba Lubis menyoroti realisasi anggaran pendidikan pada laporan pengawasan BPK APBN tahun 2023. Dalam laporan tersebut ditemukan bahwa anggaran pendidikan yang terealisasi pada tahun 2023 hanya sebesar 16 persen dari pagu anggaran di APBN. Ia pun meminta pimpinan DPR agar DPR segera mengirimkan surat kepada Kementerian terkait. Sebab persoalan pendidikan ini menyangkut masa depan generasi penerus.

“Karena ini sangat pengaruh terhadap masa depan anak-anak kita, yang kita sudah ingin mereka akan menjadi generasi emas”

“Itu berarti ada 111 triliun anggaran (tidak terealisasi) yang merupakan hak rakyat khususnya pelajar-pelajar mahasiswa tidak disalurkan. Saya mohon pimpinan hal ini adalah hal yang sangat serius ya, 111 triliun itu mungkin cukup untuk beasiswa, untuk mahasiswa se-Indonesia. Kenapa 111 triliun itu tidak bisa terserap, tidak terealisasi? dan itu laporan dari BPK anggaran tahun 2023,” ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/08/2024).

Politisi Fraksi PKS itu menyayangkan realisasi anggaran pendidikan yang hanya sebesar 16 persen itu. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan anggaran pendidikan adalah sebesar 20 persen. Ia pun meminta agar DPR RI segera menulis dan mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan berharap tidak akan kembali terulang pada tahun 2025.

“Karena ini sangat pengaruh terhadap masa depan anak-anak kita, yang kita sudah ingin mereka akan menjadi generasi emas. Kalau mereka tidak bagus pendidikan bukan generasi emas tapi generasi lemas,” tegas legislator dapil Sumatera Utara II itu.