Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari mempertanyakan penyebab rendahnya realisasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Triwulan III 2024, yakni berkisar 50,34 persen dari total pagu anggaran. Tidak hanya itu, masing-masing eselon satu di dalam kementerian tersebut juga memiliki serapan anggaran yang berbeda.

“Menanggapi presentasi dari KLHK, di mana progres realisasi anggaran tahun 2024 di (Kementerian) LHK ini masih rendah yaitu ada sekitar 50,34 persen dari total pagu. Saya ingin tahu penyebabnya apa, dan langkah apa yang akan diambil untuk mengatasi hal itu,” ujar Endang, saat Rapat Dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian LHK di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Sebagaimana yang dipaparkan LHK, serapan anggaran KLHK sebesar 50, 34 persen dari total pagu 8.385.909.288.000 Triliun. Dengan demikian, peringkat LHK dalam hal serapan anggaran, di antara Kementerian/Lembaga lain adalah ke-62 dari 85 K/L, yang artinya di bawah rata-rata nasional yang sebesar 54,33 persen.

Selain itu, Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini juga menyoroti serapan anggaran yang berbeda dari masing-masing eselon I yang ada di bawah KLHK. Sebut saja, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) yang serapannya terendah, sekitar 19,63 persen.

Begitu juga dengan Badan restorasi gambut dan mangrove (BRGM) yang serapan anggarannya masih 21,14 persen, serta Ditjen pengelolaan sampah, limbah dan B3 sekitar 36,71 persen. Sementara Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BP2SDM) serapan anggarannya cukup tinggi sekitar 59,99 persen. Ditjen PPI (Pengendalian Perubahan Iklim) memiliki serapan anggaran tertinggi di Kementerian LHK yakni sekitar 67,86 persen.