Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman mendukung kenaikan pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurutnya, kenaikan pagu anggaran itu menjadi penting jika melihat kompleksitas permasalahan yang dialami oleh KKP.

“Pertama, memang kalau kita lihat yang pasti kemudian KKP tidak bisa berbuat apa-apa. Dari yang saya baca mengenai Pagu anggaran ini dia sangat minim menurut saya,” ujar Arif dalam Raker Komisi IV DPR RI dengan KKP di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024)

Ia menilai, KKP ini seharusnya menjadi sektor prioritas negara ini, terlebih Indonesia juga merupakan negara maritim. “Karena pertanian faktor prioritas, KKP pun ini sektor prioritas dan problem-problem di lapangan juga sangat banyak sekali mungkin juga karena keterbatasan anggaran yang ada,” lanjutnya.

Ia mencontohkan, pelelangan ikan yang diselenggarakan KKP di dapilnya, Banten I, dinilai bermasalah. Pasalnya, hasil dari pelelangan ikan tersebut baru bisa cair dan diterima masyarakat sekitar tiga hingga lima hari kemudian.

“Nah nelayan ini kan dia berlayar dua tiga hari di laut, pas pulang pengen mendapatkan uang cash untuk hidup diam tetapi ternyata di pelelangan ini dihutangi. Makanya banyak sekali akhirnya nelayan-nelayan kecil ini tidak menjual ke pelelangan,” terang politisi Fraksi NasDem ini

Arif berharap, hal itu bisa menjadi perhatian bagi KKP sehingga dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan para nelayan. “Karena benar bahwa nelayan kita ini termasuk kategori miskin. Nah, ini harus menjadi perhatian kita,” jelasnya

Di samping itu, ia pun menyoroti terkait zona penangkapan ikan. Menurutnya hal itu perlu dipertegas sehingga nelayan tidak mengalami masalah seperti menangkap ikan di luar batas, terutama daerah yang berbatasan dengan negara lain.

“Nah ini bagaimana juga harus dipertegas kebijakan KKP agar nelayan nelayan kita tetap bisa melaut dan bisa mendapatkan nafkah untuk hidupnya,” pungkasnya.