Anggota Komisi VI DPR RI Faujia Helga Br. Tampubolon mendorong Kementerian Koperasi untuk menerapkan secara serius program pendampingan dan pembinaan yang serius untuk seluruh koperasi di Papua. Pasalnya, koperasi-koperasi yang beroperasi di Papua berkedok menjadi rentenir. Sebab itu, implementasi koperasi di Papua menghadapi tantangan yang sangat besar.
Pernyataan ini disampaikan oleh dirinya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (6/11/2024). Seharusnya, terangnya, koperasi menjadi bagian dari instrumen penting untuk mendukung perekonomian daerah berdasarkan asas kekeluargaan
"Koperasi di daerah saya di Papua hampir bisa dikatakan menjadi menakutkan, karena banyak koperasi yang justru berkedok rentenir. Selain itu, hampir seribu hingga dua ribu koperasi di Papua kini dalam kondisi ‘mati suri’,” tutur Faujia.
Menurut laporan yang Politisi Fraksi Partai Demokrat itu terima, fenomena ini kerap terjadi lantaran Kementerian Koperasi dan UKM pada periode sebelumnya luput memperoleh program pendampingan dan pembinaan. Baginya, jika koperasi hanya diberikan dana yang besar tanpa pengelolaan yang tepat maka sia-sia.
Maka dari itu, ia menekankan bahwa meskipun ada berbagai program revitalisasi dan penambahan dana untuk koperasi, hal itu tidak akan efektif jika tidak disertai dengan pendampingan yang baik dan berkelanjutan. "Jangan hanya selesai dengan data dan angka yang banyak, mari kita dampingi koperasi-koperasi ini agar bisa bangkit dan berkembang dengan baik," pintanya.
“Jangan hanya memberikan uang, tapi pendamping lah kami di daerah. Kami dilatih memilih pengurus dengan kriteria yang jelas, seperti karakter yang baik dan kejujuran, bukan hanya kecerdasan atau popularitas,” tegasnya.
Menutup pernyataan, Faujia mengajak semua pihak untuk lebih serius melihat masalah koperasi di Papua, dan memberikan dukungan yang dibutuhkan agar koperasi dapat menjadi salah satu pilar kesejahteraan masyarakat di sana. "Mari kita bangkit bersama-sama untuk Indonesia," tutup Legislator Dapil Papua Barat Daya itu.
