Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, mengusulkan pendekatan baru dalam pengelolaan tambang rakyat dan penegakan hukum di Indonesia, khususnya bagi provinsi NTB tersebut. Ia menekankan pentingnya legalisasi tambang rakyat untuk menghindari konflik, kebocoran sumber daya, dan praktik ilegal yang merugikan negara.
"Hal ini sebenarnya tidak lepas dari bagaimana penegakan hukum dari perspektif sumber daya alam. Kita harus paham betul, bahwa dalam sumber alam ini pengelolaannya itu diatur dalam pasal 33. Jadi, negara yaitu dalam kekuasaannya itu, tetap adalah diberikan kuasa oleh rakyat. Karena memang tujuan daripada pasal 33 juga adalah kesejahteraan. Kesejahteraan rakyat setinggi-tingginya," kata Bob Hasan kepada Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi III DPR RI ke Mapolda Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (25/11/2024).
Lebih lanjut, kata Bob Hasan, bahwa praktik ilegal sering kali melibatkan atau perlindungan pihak tertentu, yang berpotensi menimbulkan konflik, termasuk antaraparat penegak hukum. Sehingga, ia mengusulkan agar perlindungan terhadap aktivitas tambang diarahkan pada hal-hal yang legal dan sesuai dengan aturan.
"Saya memberikan masukan atau kita coba tadi berpikir bersama-sama, bagaimana kalau tambang rakyat itu segera dilegalkan, agar tidak terjadi juga kebocoran. Bayangkan kalau ini dilegalkan, maka keuangan di daerah, keuangan di provinsi, keuangan di pusat, itu menjadi income negara dan bermanfaat. Jadi bermanfaat juga buat rakyat sekitarnya. Jadi, kalau kita memberikan kekuasaan kepada satu orang pengusaha, apalagi itu dengan cara ilegal, alhasil akhir terjadi dispute antara penegak hukum," ujarnya.
Selain membahas tambang rakyat, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga menjelaskan konsep panel dan non-panel dalam penegakan hukum. Termasuk, penerapan pendekatan restorative justice.
"Restorative justice bukan hanya diartikan kepada proses non panel yaitu perdamaian dan musyawarah. Tetapi juga dalam panel. Tetapi dalam panel ini, dalam pengadilan ini, benar-benar utuh. Bahwa, pembuat pidana harus bertanggung jawab dengan perbuatan pidananya itu. Yaitu, pertanggungjawaban pidana. Semua itu penyeleksiannya dengan dua jalur. Panel dan Non Panel. Dan panelnya itu, betul-betul selektif, yang melakukan perbuatan itu harus dihukum. Bagaimana cara menindaknya, sesuai dengan hukum formal dan hukum materil," bebernya.
Dengan demikian, Legislator Dapil Lampung ini menekankan bahwa penegakan hukum di sektor sumber daya alam harus selektif dan mengutamakan solusi berkelanjutan. Serta, mengingatkan bahwa tindakan represif tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang hanya akan memperburuk kerusakan lingkungan dan konflik sosial.
Selain itu, Bob Hasan juga memberikan masukan kepada Polda NTB agar pendekatan terhadap tambang rakyat diupayakan dengan cara yang konstruktif. Sehingga melalui kunjungan kerja ini, ia berharap agar reformasi dalam pengelolaan tambang rakyat dan penegakan hukum dapat segera diwujudkan, sehingga keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat dan pelestarian sumber daya alam tetap terjaga.
"Ada satu hal khusus di situ. Ini yang perlu dipikirkan kembali, dirasionalisasi dalam bentuk bagaimana tidak melanggar ketentuan undang-undang," tutupnya
