DPRD Sukoharjo Pertanyakan Rencana Pendirian BUMDes

Sejumlah fraksi di DPRD Sukoharjo mempertanyakan rencana pemkab mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebab segala persiapan mulai dari aturan, perangkat sampai pelaksanaan dilapangan belum jelas.

Pertanyaan tersebut mengemuka dalam sidang paripurna dengan agenda pandangan fraksi terkait pembentukan Rancangan peraturan daerah (Raperda) pasar modern, tradisional dan BUMDes di gedung DPRD, Selasa (11/1). Meski dipertanyakan, tapi pemkab tetap bergeming ingin menjalankanya.

Anggota Fraksi PKS Rokhmad Sidik Pramana mengatakan, pembentukan BUMDes sangat baik untuk kedepanya. Akan tetapi terkait mekanisme teknis seperti pemodalanya dan tugasnya harus diperjelas. “Anggaran pembentukan BUMDes sumbernya dari mana dan mekanisme pengelolaan seperti apa nantinya,” ujarnya.

Dari pengalaman yang ada, setiap BUMD yang ada mudah diintervensi. Untuk itu, fraksi PKS mempertanyakan kemumngkinan BUMDes juga akan bernasib sama dengan BUMD lainnya.

Jubir Fraksi PAN Sri Joko mengatakan, dalam draft Raperda BUMDes yang diajukan eksekutif, ada pasal yang mengatur tentang jajaran direksi serta kepala unit usaha BUMDes. Terkait hal ini, Sri Joko mempertanyakan apakah perangkat desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bisa duduk menjadi pelaksana operasional atau jajaran direksi.

Fraksi PDIP, Golkar, Demokrat dan Fraksi Bintang Persatuan Kebangkitan Nurani (FBPKN) juga mengatakan hal yang sama. Dari masing-masing fraksi tersebut lebih menekankan pada pasal-pasal yang tertuang dalam draf Raperda BUMDes yang disampaikan eksekutif benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan desa. “Tolok ukur potensi yang bisa dikembangkan dalam BUMDes harus diperjelas,” juru bicara Fraksi PDIP Nurjayanto.

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya mengatakan pemkab sengaja ingin membentuk BUMDes untuk mengakomodir peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebab disini sifat perekonomian dilapangan bawah sangat kuat untuk diangkat.

Selama ini pengelolaan perekonomian ditingkat bawah khususnya pedesaan masih kalah dibanding masyarakat kota. Karena itu mereka harus dibantuk baik dari sisi permodalan atau teknis lainya.