Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, telah menghibahkan 6 (enam) bidang tanah pembangunan pelabuhan sungai Mintin, Anjir Sampit, Maliku, Badiri dan Pangkoh kepada BPTD Kelas II Kalimantan Tengah, Kementerian Perhubungan RI.
Hal itu dilakukan dalam upaya mendukung Program Astacita Presiden Prabowo dan Percepatan Pembangunan Nasional serta Konektivitas Infrastruktur di daerah dalam mewujudkan Kemandirian dan Ketahanan Pangan Nasional.
Acara Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Daerah (BMD) tersebut berupa tanah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Pisau kepada Ditjen Perhubungan Darat ini berlangsung di Ruang Rapat Singosari, Gedung Karsa, Kementerian Perhubungan RI, Selasa, (3/12/2024).
Hadir dalam acara tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Dapil Kalimantan Tengah, Muhammad Syauqie. Sekretaris Dirjen Perhubungan Darat, Tatang Rustandi. Kabalai BPTD Kelas II Kalimantan Tengah, M. Andi Rachmatullah. Pj. Bupati Pulang Pisau, Hj. Nunu Andriani. Ketua DPRD Kab. Pulang Pisau, Tandean Indra Bela. Sekretaris Daerah Kab. Pulang Pisau, Tony Harisinta. Kadis Perhubungan, Supriyadi. Kadis Pekerjaan Umum, Usis I Sangkai. Serta sejumlah jajaran Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
Anggota Komisi V DPR RI, Dapil Kalimantan Tengah, Muhammad Syauqie mengucapkan terima kasih atas perhatian serta dukungan dari Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kab Pulang Pisau yang berkomitmen dan telah bersinergi demi pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah.
"Konektivitas Infrastruktur Transportasi di Kalimantan Tengah sebagai salah satu lokasi food estate terbesar di Indonesia perlu didorong secara serius dan terintegrasi karena Food Estate ini telah menjadi Program Strategis Nasional," papar Syauqie.
Dia menambahkan, Keberhasilan Food Estate sebagai program pengembangan pangan terintegrasi sangat bergantung pada efektivitas, konektivitas serta dukungan dari berbagai sektor, Infrastruktur transportasi ada didalamnya.
"Kami mewakili atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memohon dukungan yang lebih besar untuk alokasi infrastruktur darat, sungai laut dan udara kepada Kementerian Perhubungan RI," tutup Legislator dari Fraksi PAN ini.
