Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Spesifik (Kunspek) ke ruas Jalan Tol Cipularang dan Tol Jakarta–Cikampek untuk mengevaluasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Badan Usaha Jalan Tol. Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, yang menekankan pentingnya pengawasan terhadap kualitas layanan jalan tol demi keselamatan dan kenyamanan pengguna.

Dalam kunjungannya, Syaiful Huda mengungkapkan masih banyak persoalan serius yang terjadi di lapangan, seperti kerusakan jalan, drainase buruk, keterbatasan rest area, hingga kecelakaan fatal akibat tidak optimalnya prasarana keselamatan. Salah satu yang disoroti adalah jalur penghentian darurat (JPD) di KM 92 Tol Cipularang yang tidak layak digunakan serta sistem contraflow di Tol Cikampek yang dinilai membahayakan pengguna jalan.

"Pemenuhan SPM bukan sekadar kewajiban administratif, ini soal keselamatan nyawa pengguna jalan tol. Setiap Badan Usaha harus bertanggung jawab penuh," tegas Syaiful Huda kepada Parlementaria di Kantor Gerbang Tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat, Kamis (26/06/2025).

Politisi Fraksi PKB ini juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi kepada publik, termasuk data audit dan hasil inspeksi SPM oleh regulator maupun inspektur independen. Dalam peraturan, setiap badan usaha yang tidak memenuhi SPM dapat dikenai sanksi mulai dari teguran hingga pencabutan hak pengusahaan tol.

Komisi V DPR RI mendesak agar kementerian dan BPJT memperkuat pengawasan serta memastikan infrastruktur jalan tol tidak hanya dibangun, tetapi juga dikelola dengan standar layanan dan keselamatan tertinggi.