Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menyampaikan bahwa pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian maupun budi daya ikan nasional. Program pupuk bersubsidi hadir untuk memastikan petani mendapatkan pupuk berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung ketahanan pangan, menekan biaya produksi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Panggah menegaskan pentingnya untuk melakukan penguatan tata kelola produksi dan distribusi pupuk bersubsidi.
“Dari segi suplai, kapasitas produksi PT Pupuk Kaltim sangat memadai. Fasilitas pabriknya modern, teknologinya canggih, dan kapasitas produksinya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan. Persoalan yang sering muncul selama ini justru di sisi distribusi, khususnya untuk pupuk bersubsidi,” jelas Panggah saat melakukan Kunjungan Kerja Reses ke PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), Kota Bontang, Kalimantan Timur, Selasa (12/8/2025).
Ia menilai, kebijakan baru yang memusatkan tanggung jawab pengadaan dan distribusi pada Kementerian Pertanian (Kementan) dan PT Pupuk Indonesia akan memudahkan pengawasan oleh pemerintah dan DPR. “Dengan pengaturan yang lebih sederhana, pemantauan pelaksanaan distribusi akan lebih mudah dan terukur,” imbuhnya.
Panggah juga menyoroti peran strategis PT Pupuk Kaltim yang telah berkembang menjadi industri pupuk besar dengan sumber daya manusia dan infrastruktur yang mumpuni. Menurutnya, kapasitas dan pengalaman yang dimiliki PKT dapat diperluas menjadi basis pengembangan industri kimia nasional.
“Tidak hanya pupuk, hilirisasi gas alam membuka peluang besar untuk memproduksi berbagai produk turunan seperti ammonium nitrat, asam asetat, dan metanol. Kalau ini didukung kebijakan pemerintah, PT Pupuk Kaltim bisa menjadi pusat pengembangan industri kimia yang memberi kontribusi signifikan bagi perekonomian,” ungkapnya.
Politisi dari Fraksi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa dukungan DPR terhadap PT Pupuk Kaltim tidak sebatas pada produksi pupuk. “Kalau hanya pupuk, variasi produknya terbatas dan bisnisnya sempit. Kalau dikembangkan menjadi basis industri kimia, manfaatnya jauh lebih besar bagi negara,” ujarnya.
Terkait distribusi pupuk bersubsidi, ia mengapresiasi langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan pemerintah, di antaranya penerapan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) berbasis digital, penataan peran penyuluh yang kini menjadi ujung tombak Kementan, serta pembenahan jalur distribusi dari tingkat produsen, distributor, hingga pengecer. “Meskipun di beberapa daerah masih ada kendala, saya melihat progresnya positif. Kita ingin sistem ini konsisten berjalan agar distribusi tepat waktu dan tepat sasaran,” kata legislator Fraksi Partai Golkar tersebut.
Kunjungan kerja ini juga dimaksudkan untuk menjaring masukan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, penyuluh, distributor, pengecer, dan kelompok tani, terkait efektivitas pengawasan distribusi, kendala faktual di lapangan, dan kesiapan kelembagaan lokal yang ditunjuk sebagai pengecer pupuk bersubsidi.
“Kami berharap pertemuan ini memberikan masukan, data, dan fakta yang bisa menjadi dasar rekomendasi Komisi IV DPR RI. Targetnya, tata kelola pupuk bersubsidi semakin baik, sehingga petani dan pembudidaya ikan bisa mendapatkan pupuk tepat waktu, berkualitas, dan sesuai kebutuhan,” pungkas Panggah.
Diketahui kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang produksi dan distribusi pupuk bersubsidi, sekaligus meninjau implementasi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025.
