Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan pentingnya akurasi data keimigrasian di wilayah perbatasan, khususnya Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Hal itu ia sampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XIII DPR RI ke Batam, Rabu (28/8/2025).
“Batam ya namanya daerah perbatasan, memang persoalan-persoalan lalu lintas manusia selalu menjadi persoalan. Jadi, kalau membikin data harus lengkap, Pak Ujo. Data-datanya harus jelas, misalnya yang datang berapa, yang pergi berapa, dan selisihnya ada,” ujar Mafirion kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kepulauan Riau, Ujo Sutojo.
Mafirion menegaskan, data keimigrasian harus dirinci secara detail, baik dari jumlah kunjungan, jenis keperluan, maupun lama tinggal. “Supaya kita tahu, mereka yang datang ramai-ramai itu memiliki keuntungan apa bagi kita. Jangan sampai justru menimbulkan kesusahan,” imbuhnya.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Riau II itu juga menyoroti program 51 desa binaan Imigrasi yang perlu dievaluasi manfaatnya dalam mencegah keberangkatan tenaga kerja ilegal ke Malaysia. Ia mengingatkan bahwa masih banyak WNI bermasalah di negeri jiran. “Beberapa bulan lalu saya ke Malaysia, jumlah sekarang yang belum pulang aja sekitar 10 ribu orang di tempat penampungan sementara, sementara yang dipenjara ada lebih dari 20 ribu orang,” jelasnya.
Selain soal data, Mafirion menekankan agar penerbitan paspor mengutamakan kualitas layanan, bukan sekadar mengejar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ia mencontohkan fenomena penerbitan paspor di Kecamatan Belakang Padang, Batam, yang jumlahnya mencapai lebih dari 21 ribu paspor pada 2023–2024, hampir setara dengan total jumlah penduduk setempat.
“Kalau kita berpikir paspor itu hanya untuk warga Belakang Padang, lalu siapa sebenarnya yang membuat paspor di sana? Kita perlu PNBP, tapi dampak dari penerbitan paspor ini juga harus jadi perhatian,” ujarnya.
Mafirion juga menekankan pentingnya profesionalitas petugas Imigrasi dalam memberikan layanan paspor. Ia menyinggung kasus yang sempat viral di media sosial terkait pertanyaan petugas imigrasi kepada pemohon paspor. “Pegawai itu mengingatkan, kalau ada masalah di luar negeri, itu menjadi tanggung jawab negara. Mestinya kualitas kita dalam memberikan paspor seperti itu, benar-benar bertanggung jawab,” pungkasnya.
