Beberapa Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Selatan menerima aspirasi masyarakat Kalsel yang disampaikan melalui DPRD Kalimantan Selatan.
“Kapasitas saya di rapat ini sebagai anggota DPR RI dari Dapil Kalsel. Kami berkumpul semua di sini, baik dari Dapil Kalsel 1 maupun Dapil Kalsel 2, plus kawan-kawan dari anggota DPD RI Dapil Kalimantan Selatan. Kami terima aspirasi yang merupakan tuntutan dari masyarakat dan mahasiswa yang disampaikannya melalui aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Kalsel beberapa waktu lalu. Karena itu, Ketua DPRD beserta seluruh jajaran hari ini datang ke Gedung DPR RI Senayan ini untuk menyampaikan hal tersebut,” jelas Anggota DPR RI Rifqinizamy Karsayuda di Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Ketua Komisi II DPR RI ini menjelaskan, ada beberapa aspirasi dari masyarakat Kalsel yang disampaikan oleh DPRD Kalimantan Selatan. Pertama, mereka menginginkan adanya reformasi institusi DPR dan tentu juga DPD RI. Dalam kesempatan ini, pihaknya sepakat untuk melakukan hal tersebut. Bahkan pimpinan DPR RI juga telah menyampaikan hal serupa sebelumnya. Rifqi juga meminta maaf jika perkataan, perilaku, dan perbuatan selama ini dianggap belum bisa memenuhi ekspektasi atau harapan masyarakat, terutama masyarakat Kalimantan Selatan.
“Tapi tadi saya sampaikan juga silakan dipantau kinerja kami. Kinerja di Gedung DPR RI ini kan sudah sangat terbuka, disiarkan secara langsung melalui kanal-kanal yang kami sediakan. Bisa dilihat kok, apakah anggota DPR RI Dapil Kalsel itu bekerja dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh,” tambahnya.
Adapun alat ukur bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh itu menurutnya antara lain dengan menyuarakan aspirasi, menjalankan tugas, dan fungsinya di setiap alat kelengkapan dewan yang ada. Namun, tidak semua alat kelengkapan dewan itu mengurusi hal-hal yang bersentuhan langsung dengan provinsi, kabupaten/kota, karena terkait dengan mitra kerja dan kewenangan yang ada di alat kelengkapan dewan tersebut.
Meski demikian, bukan berarti ketika anggota DPR RI ditempatkan di salah satu komisi atau alat kelengkapan dewan akan melupakan daerah asalnya, Kalimantan Selatan. Anggota DPR RI tersebut tetap berpikir bagaimana mewujudkan aspirasi masyarakat daerah. Oleh karenanya, seluruh politisi dari Dapil Kalsel yang hadir dalam kesempatan itu menyepakati akan membentuk forum rutin tiga bulanan. Dari forum itu akan selalu diperbarui perkembangan apa saja yang terjadi di Kalsel, baik pada level pemerintahan maupun masyarakat Kalimantan Selatan.
“Nanti bukan hanya DPRD Provinsi yang akan hadir ke sini, bisa juga nanti Pak Gubernur, para bupati. Itu pada level daerah. Pada level di pusat, nanti kami akan bawa para menteri, para dirjen untuk kemudian kita mengakselerasi pembangunan di Kalsel. Hal-hal lain, hal-hal teknis yang insyaallah melalui forum tiga bulanan, akan kami cicil dan kami selesaikan,” ungkapnya.
Selain itu, ada beberapa isu nasional dan isu lokal yang juga ikut mencuat dalam kesempatan audiensi DPRD Kalsel dengan DPR RI tersebut. Termasuk di dalamnya rencana pembangunan Taman Nasional dari kawasan hutan di salah satu wilayah daerah tersebut. Masyarakat Kalsel mempertanyakan rencana itu yang sejatinya belum dilakukan sosialisasi. Mereka berharap rencana tersebut tidak merusak lingkungan hutan dan alam sekitar. Pasalnya, saat ini sudah ada banyak mesin berat seperti ekskavator di kawasan hutan itu.
“Kebetulan Wakil Menteri Kehutanan orang Kalsel. Jadi mestinya kita bisa menyelesaikan persoalannya dengan baik, dengan penuh kekeluargaan, tanpa harus merasa antara satu dengan yang ada yang dikalahkan atau dimarginalisasi. Terkait tujuan lainnya, kami berusaha akan menindaklanjuti semua aspirasi tersebut,” paparnya.
