Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena, menyoroti pentingnya peremajaan peralatan serta peningkatan jangkauan siaran di Radio Republik Indonesia (RRI). Hal ini ia sampaikan usai pertemuan Komisi VII DPR RI dengan jajaran RRI Bandung, di tengah pembahasan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan oleh lembaga penyiaran publik tersebut.
“Perlu adanya tambahan anggaran untuk peremajaan berbagai peralatan dan juga sistem jangkauan,” ujar Samuel kepada Parlementaria di Bandung, Jawa Barat, Selasa (9/9/2025). Terkait efisiensi anggaran, Samuel melihat adanya sisi positif. Menurutnya, keterbatasan anggaran mendorong RRI untuk melakukan berbagai inovasi, termasuk kolaborasi dengan komunitas.
“Efisiensi anggaran ini adalah kemutlakan. Tapi positifnya, RRI jadi banyak melakukan kolaborasi dengan komunitas-komunitas. Sebelumnya semua dilakukan sendiri, sekarang mereka bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang juga ingin berekspresi melalui RRI,” ujar Samuel.
Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI itu juga memberikan catatan penting mengenai peran strategis RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada fungsi edukasi bagi masyarakat.
“RRI ini bukan sekadar radio komersial, orientasinya bukan keuntungan, tapi bagaimana mendidik masyarakat dan menyampaikan berita-berita yang benar serta positif,” tegasnya.
Samuel menekankan bahwa program-program RRI harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di pedesaan. “Standarisasi program tidak bisa hanya didasarkan pada kota-kota besar. Kita harus mempertimbangkan agar masyarakat desa, khususnya generasi muda, juga bisa memahami dan menikmati siaran tersebut,” terangnya.
Selain itu, Samuel menegaskan pentingnya mempertahankan dominasi konten audio dalam siaran RRI, meskipun tren visual semakin berkembang. “Visual memang sedang tren dan banyak penggemarnya, tapi radio itu menggetarkan sisi audio-visual kita dengan cara berbeda. Ini yang perlu dijaga,” katanya.
Terkait regulasi khusus untuk memperkuat eksistensi RRI, Samuel menilai hal itu tidak diperlukan secara spesifik. Namun, ia menegaskan bahwa fungsi RRI sebagai penuntun masyarakat harus terus dijaga.
“Regulasi khusus saya rasa tidak perlu, tapi perlu ditegaskan bahwa RRI harus berpijak sebagai tuntunan bagi masyarakat. Jangan terlalu melenceng ke arah hiburan semata, tapi hiburan yang tetap membina masyarakat,” pungkasnya.
