Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid meminta agar kenaikan anggaran kementerian/lembaga mitra kerja Komisi II dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, manfaat kenaikan anggaran harus benar-benar dirasakan publik secara luas.
Fauzan menjelaskan, pada tahun 2026 hampir semua pagu anggaran kementerian/lembaga mengalami kenaikan. Kondisi ini, kata dia, memiliki konsekuensi untuk diwujudkan dalam peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
“Kenaikan ini tentu memiliki konsekuensi yang harus betul-betul kita wujudkan bersama. Utamanya, bagaimana supaya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dari semua kementerian/lembaga yang pagu anggarannya naik itu benar-benar bisa signifikan dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan para menteri mitra kerja, termasuk Menteri ATR/BPN, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Lebih lanjut, Fauzan menekankan perlunya program peningkatan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ia mencontohkan bidang pertanahan, di mana hingga saat ini masih banyak keluhan publik terkait layanan sertifikat. Ia menyebut realisasi sertifikasi badan hukum masyarakat pada 2025 bahkan masih di bawah 50 persen.
Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga mengungkapkan pengalamannya dalam memfasilitasi sertifikasi tanah wakaf yang menurutnya berjalan reguler tanpa ada langkah proaktif. Hal tersebut, kata dia, berimbas pada rendahnya capaian program. Karena itu, Fauzan berharap kenaikan anggaran 2026 mampu membawa perbaikan yang signifikan.
Sebagaimana diketahui, pemerintah bersama DPR telah menyepakati pagu anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026 sebesar Rp9,4 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp1,8 triliun diprioritaskan untuk output kegiatan nasional yang menyentuh langsung layanan publik serta hal-hal strategis di bidang tata ruang dan pertanahan.
