Komisi IV DPR RI menyoroti adanya tanggul beton di pesisir utara kawasan Cilincing, Jakarta Utara, yang viral di media sosial pada beberapa waktu lalu. Meski demikian, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman bersyukur bahwa sudah ada jalan keluar terkait polemik tersebut, usai Gubernur Jakarta Pramono Anung memanggil perusahaan yang membangun tanggul di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara.

"Ya alhamdulilah sudah ada solusi buat nelayan, saya pribadi berpendapat persoalan ini sudah selesai," kata Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (15/9/2025).

Meski demikian, ia menegaskan tetap akan memanggil KKP. Ia juga mempersilakan jika nantinya para anggota Komisi IV DPR mempertanyakan KKP terkait polemik tanggul di Cilincing tersebut.

"Agenda komisi tetap ada rapat dengan KKP perihal RAPBN 2026. Forum tersebut bisa dimanfaatkan oleh KKP bila ada pendalaman perihal tersebut oleh anggota Komisi IV DPR, kami akan tunggu penjelasan yang utuh dari KKP," ucap dia.

Sebelumnya, Indra mengatakan pihaknya mendapat laporan awal, tanggul tersebut merupakan bagian dari Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Marunda.

DLKr sendiri merupakan wilayah perairan dan daratan pada Pelabuhan atau Terminal Khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Sementara, DLKp merupakan perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan, yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

Senada dengan Alex, Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Kharis juga tetap akan mendalami persoalan tanggul Cilincing kepada KKP. Ia akan menanyakan lebih jauh terkait CSR atau Corporate Social Responsibility yang diberikan perusahaan kepada masyarakat atau nelayan yang terdampak.

"Besok sore kami ada rapat dengan KKP, membahas RAPBN 2026, kami akan tanyakan ke KKP tentang hal ini (CSR). Besok saja biar saya dengar langsung dari KKP," ujar Kharis dalam keterangannya, Senin (15/9/2025).