Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman menekankan pentingnya keseimbangan alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar sektor produksi maupun konservasi sama-sama diperkuat. Meskipun penguatan produksi penting, program konservasi, tata ruang laut, dan blue carbon (karbon biru) tidak boleh tertinggal. Arif menegaskan bahwa konservasi laut harus menjadi program jangka panjang demi menjaga keberlanjutan ekosistem dan masa depan generasi mendatang.
“Laut adalah masa depan kita. Maka, penting untuk memastikan ada roadmap yang jelas dari KKP dalam meningkatkan alokasi untuk konservasi dan program karbon biru secara bertahap ke depan,” tegas Arif saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono acara penyesuaian RKA dengan KKP Tahun Anggaran 2026 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Selain itu, Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga menyoroti pentingnya pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak rakyat, serta percepatan program pergaraman nasional sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
“Kami sangat mendukung Kampung Nelayan Merah Putih, karena kita tahu tingkat kemiskinan di Indonesia ini sekitar 25 persen disumbangkan dari kelompok nelayan. Program ini penting untuk berlanjut, mengangkat potensi ekonomi pesisir, sekaligus mengurangi angka kemiskinan di sektor ini,” tandasnya.
Lebih lanjut, Legislator Dapil Banten I tersebut mengingatkan agar kebijakan pembangunan sektor kelautan juga memperhatikan keadilan bagi daerah yang tidak memiliki wilayah pesisir. Menurut Arif, program budidaya bisa menjadi alternatif agar manfaat pembangunan tersebar merata.
“Jangan sampai nantinya pesisir dapat, tetapi daerah yang tidak punya pesisir justru tidak mendapat perhatian. Kami berharap dengan tambahan anggaran ini, program-program KKP bisa tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkas Arif.
Sebagaimana diketahui, anggaran KKP ditetapkan Banggar sebesar Rp 13 triliun pada tahun 2026. Arif menilai anggaran tersebut seharusnya bisa memperkuat sektor konservasi laut, tata ruang, dan program karbon biru. Ia mencatat sebagian besar dana terkonsentrasi pada Ditjen Perikanan Tangkap lebih dari Rp6 triliun, serta Ditjen Perikanan Budidaya lebih dari Rp1 triliun. Sementara untuk konservasi laut, tata ruang, dan program karbon biru hanya sekitar Rp 200 miliar.
